FS. Tanah Datar — Guna menekan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong seluruh instansi terkait untuk memastikan setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata dan dampak yang dapat diukur bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Tanah Datar, Adriyanti Rustam, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2026 yang digelar di ruang pertemuan Bappeda dan Litbang Kamis (09/04/2026).
Adriyanti menjelaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan tahun ini akan ditempuh melalui tiga strategi utama yang dilaksanakan oleh 10 instansi pemerintah, dengan total 71 kegiatan pendukung.
Pertama, meringankan beban masyarakat. Strategi ini dijalankan oleh 6 instansi, yaitu Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pertanian, melalui 41 kegiatan.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Langkah ini menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan 2 kegiatan pendukung.
Ketiga, mengurangi wilayah atau kelompok masyarakat yang masih tergolong miskin. Strategi ini dijalankan oleh 3 instansi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, melalui 28 kegiatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar sekaligus Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan, Ahmad Fadly, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa evaluasi rutin tetap diperlukan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Ke depannya, setiap program harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Saya minta setiap instansi memastikan hasilnya dapat diukur dan memberikan dampak langsung, dengan pendekatan yang jelas berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat,” ujarnya.
Seluruh instansi juga diinstruksikan untuk bekerja secara terpadu, tidak hanya berdasarkan bidang tugas masing-masing. Data kemiskinan terpadu (DTSEN) akan menjadi acuan utama guna menghindari tumpang tindih program, memastikan hasil yang nyata, serta memperkuat peran camat dan kepala nagari sebagai pelaksana utama di lapangan.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Angkanya turun sebesar 0,67 persen dibanding tahun 2024, yaitu dari 4,26 persen menjadi lebih rendah. (D19)
