FS. Tanah Datar – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah resmi disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar, Kamis, 16 April 2026.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kamrita, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Sekretaris Dewan. Turut hadir Wakil Bupati Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, Sekda Abdurrahman Hadi, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, wali nagari, serta undangan lainnya.
Menurut Kamrita, Ranperda ini sempat dibahas dalam sidang paripurna sebelumnya pada 27 Maret 2026, dan dalam rapat kali ini disampaikan laporan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus II DPRD. “Setelah melalui seluruh tahapan, termasuk pendapat akhir fraksi pada 15 April 2026, seluruh delapan fraksi DPRD sepakat menerima perubahan tersebut dan menetapkannya menjadi Perda,” jelasnya.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang diwakili Wakil Bupati. Dalam sambutannya, Ahmad Fadly menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran yang membangun dari DPRD dan Pansus selama proses penyusunan. Ia berharap Perda ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tetap berpihak pada kepentingan umum.
Ditetapkannya Perda ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.
“Kami meminta instansi terkait segera melakukan sosialisasi agar tidak muncul pemahaman yang keliru di masyarakat. Pelaksanaannya juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan saran yang telah disampaikan,” tambahnya.
Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar secara merata dan berkeadilan. (D19)
