14 Mei 2020
FS.Padang(SUMBAR)-Anggota DPRD Kota Padang, Ja’far menyayangkan berkerumunnya warga mengambil bantuan langsung tunai (BLT) di kantor Pos Padang.
Pasalnya, terjadinya kerumunan warga tersebut telah melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di Sumatera Barat. Apa yang saya khawatirkan dan sampaikan saat rapat team Covid-19 di DPRD Padang terjadi juga,” ungkapnya, Kamis ( 14 /5/ 2020).
Menurutnya, pembagian bantuan harus dikembalikan ke skema awal seperti yang direncanakan pemerintah, dimana petugas pos yang mengantarkan ke rumah masyarakat.
“Kenapa hal ini terjadi, malah masyarakat yang ke kantor pos,” cakap anggota dewan dari daerah pemilihan Kuranji-Pauh ini.
Menurut politisi PKS ini, cara pembagian bantuan BLT bagi warga terdampak Covid-19 di kantor pos perlu dievaluasi. “Perlu dievaluasi segera teknis pembagiannya ini. Jangan sampai kantor pos jadi penyebaran Covid-19 karena lemahnya jaga jarak dan lain-lain,” ungkapnya.(y/i)
