Oleh: Warman
penambangan semakin brutal di Sumbar eskalasi nyata di lapangan jelas terlihat baik dari sisi kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga indikasi pembiaran.
1. Eskalasi: dari ilegal - brutal
Dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di Sumatera Barat menunjukkan pola yang makin keras: Aktivitas memakai alat berat (excavator) dan merusak sungai serta hutan secara masif.
Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. beroperasi terang-terangan di banyak daerah seperti Solok Selatan dan Pasaman Barat.
Bahkan disebut “makin brutal” karena sulit dikendalikan dan terus meluas
Ini menunjukkan pergeseran: dari tambang rakyat tradisional - menjadi industri liar semi - terorganisir.
2. Dampak paling parah: konflik dan kekerasan
Terjadi bentrokan antara masyarakat vs penambang
Aktivitas tambang dikaitkan dengan aktor-aktor kuat di belakangnya (indikasi pembekingan)
Yang paling mengkhawatirkan, tambang ilegal kini memicu kekerasan. Warga yang mencoba menghentikan tambang justru diserang hingga luka serius (dibacok).
3. Kerusakan lingkungan skala besar Data terbaru menunjukkan dampak yang tidak kecil. Kerusakan hutan dan lahan di hulu DAS mencapai ±7.662 hektare
Penggunaan bahan berbahaya seperti sianida. Sungai rusak - efek domino ke pertanian & air bersih. Ini ancaman jangka panjang, bencana ekologis tinggal menunggu waktu.
4. Kerugian ekonomi besar, tapi liar Kerugian akibat tambang ilegal di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 9 triliun.
Penambangan di Sumbar memang sedang masuk fase berbahaya:
Dari aktivitas ilegal, menjadi jaringan kuat - memicu kekerasan- merusak lingkungan besar-besaran.
Kalau tidak ditangani serius: Konflik horizontal bisa meluas Kerusakan alam bisa permanen. Kepercayaan publik terhadap negara makin runtuh.
Catatan WALHI Sumbar bahwa rentang Tahun 2016-2026 sudah lebih dari 60 Orang meninggal akibat tambang emas ilegal, dan ratusan luka-luka karena konflik serta kecelakaan di lokasi tambang.
Kerusakan lingkungan tercatat lebih dari 10.000 hektar lahan dan hutan dikoyak oleh alat-alat berat di Sumatera Barat. Lokasinya berada di kawasan hutan, hulu daerah aliran sungai yang menjadi sumber air masyarakat.
Hasil kajian peneliti Jurusan Fisika FMIPA Universitas Andalas, air Sungai Batanghari yang berada di aliran Batu Bakauik, Kabupaten Darmasraya memiliki kandungan merkuri sebesar 5,198 mg/l, jauh melampaui baku mutu yang seharusnya yaitu 0,001 mg/l (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum)
Negara Dianggap Kalah dari Cukong Tambang emas:
Di sejumlah daerah, praktik tambang liar bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga memicu konflik. Warga yang menolak justru menjadi korban intimidasi hingga kekerasan. Hukum seakan kehilangan wibawa di hadapan kekuatan modal.
Penertiban memang dilakukan, namun dinilai tak menyentuh akar masalah. Tambang ditutup, lalu kembali beroperasi. Pola berulang ini memperkuat dugaan adanya jaringan kuat di balik aktivitas ilegal tersebut.
Kerusakan yang ditinggalkan pun tak main-main: hutan gundul, aliran sungai tercemar, dan ancaman bencana ekologis semakin nyata.
Sementara keuntungan mengalir ke segelintir pihak, masyarakat sekitar menanggung dampaknya. Wacana legalisasi lewat izin tambang rakyat dinilai belum cukup menjawab persoalan.
Tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini berpotensi menjadi celah baru bagi praktik lama. Jika kondisi ini terus berlanjut, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga kredibilitas negara di mata rakyatnya sendiri.
Tidak Sekedar Pelanggaran Hukum:
Tambang emas ilegal di Sumatera Barat tak lagi sekadar pelanggaran hukum. ini sudah berubah menjadi aksi perampokan sistematis terhadap alam, yang berlangsung terang-terangan tanpa rasa takut.
Alat berat meraung di hutan, sungai dihancurkan, dan tanah dikeruk tanpa ampun.Lebih mencengangkan, semua itu terjadi seolah tanpa penghalang. Hukum seperti dipermainkan, negara terlihat tak bertaji.
Di balik praktik ini, publik mencium bau yang sama: mafia tambang. Terorganisir, kuat, dan diduga punya “pelindung”. Tanpa itu, mustahil aktivitas sebesar ini bisa berjalan begitu lama dan begitu berani.
Hancurnya wibawa hukum dan Hilangnya kepercayaan rakyat:
ketika hukum tak lagi ditakuti, yang tersisa hanyalah satu realitas pahit: "Negara kalah, Mafia menang".
Kejahatan Ekologis:
Ini adalah kejahatan ekologis yang dibiarkan tumbuh, bahkan di depan mata aparat dan pemerintah. Hutan dihancurkan, sungai diracuni, tanah ulayat diinjak-injak. Semua berlangsung brutal, sistematis, dan tanpa rasa takut.
Ini bukan kerja rakyat kecil semata - ini praktik rakus yang dilindungi kekuatan besar. Dan di tengah semua itu, negara memilih diam.
Penindakan yang sesekali dilakukan tak lebih dari formalitas. Alat berat disita, lalu muncul lagi. Lokasi ditutup, lalu dibuka kembali. Ini bukan penegakan hukum - ini ritual kosong untuk menenangkan kemarahan publik.
Lebih menyakitkan lagi, rakyat yang melawan justru ditekan. Intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi menjadi risiko bagi mereka yang mempertahankan tanah dan lingkungan hidupnya.
Rakyat dipaksa memilih:
diam atau jadi korban, kita tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Tambang ilegal di Sumbar sudah bergerak seperti mafia, terorganisir, berani, dan kebal hukum.
Dan jika mafia bisa bekerja bebas, itu hanya mungkin karena ada pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum kekuasaan.
Sementara itu, kerusakan yang ditinggalkan bersifat permanen. Air tercemar, lahan rusak, dan ancaman bencana ekologis semakin nyata. Generasi mendatang akan mewarisi kehancuran yang kita biarkan hari ini.
Ini bukan hanya soal tambang. Ini soal hak hidup, keadilan, dan masa depan. Negara tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan teknis dan birokrasi.
Jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau bertindak tegas, maka rakyat punya hak untuk bersuara lebih keras, lebih luas, dan lebih berani.
Karena ketika alam dihancurkan dan hukum dikhianati, diam adalah bentuk pengkhianatan.
Perpres. No.5 Tahun 2025 di Kangkangi :
Untuk mengantisipasi pelanggaran kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan hutan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, Satgas PKH diberi mandat menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melakukan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan.
Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua. Anggotanya melibatkan tujuh menteri, salah satunya Menteri ESDM.
Namun kenapa Perpres. Ini seolah dikangkangi, PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) masih bebas beraksi di Sumbar. Apakah sengaja di diamkan atau memang di tutupi! (*)
