 |
| Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova |
FS.Padang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang memastikan seluruh catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pengadaan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2025 telah ditindaklanjuti secara tuntas.
Penindaklanjutan itu dilakukan melalui pengembalian dana kelebihan pembayaran ke kas negara atau kas daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun audit BPK menyoroti realisasi anggaran pengadaan seragam sekolah dan LKS yang mencapai Rp6.194.435.600 (sekitar Rp6,19 miliar) dari total alokasi belanja bansos APBD 2025 sebesar Rp21,66 miliar dengan realisasi Rp17,94 miliar.
Langsung Riksus Begitu LHP BPK Terbit
Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menegaskan bahwa pihaknya sangat kooperatif dan tidak menunda-nunda tindak lanjut. Begitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterbitkan, pihaknya langsung menerjunkan Inspektorat Kota Padang untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus).
"Kami tidak menunggu lama. Begitu LHP BPK terbit, kami langsung minta Inspektorat untuk riksus. Ini bentuk komitmen kami untuk transparan dan patuh pada aturan," ujar Yopi.
Dari hasil pemeriksaan khusus tersebut, ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang murni dipengaruhi oleh persoalan validitas data penerima, seperti data ganda serta siswa yang telah pindah sekolah.
"Persoalannya ada di data. Ada data ganda, ada siswa yang sudah pindah sekolah tapi masih tercatat sebagai penerima. Itu yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran. Ini persoalan administrasi data, bukan penggelapan," jelas Yopi.
Menanggapi temuan pada angka nilai pengadaan tersebut, pihak sekolah bersama para vendor atau penyedia barang langsung merespons dan menyelesaikan kewajiban penyetoran pengembalian dana.
"Pihak-pihak terkait, baik dari unsur kepala sekolah maupun pihak vendor atau penyedia barang, telah merespons temuan ini dengan baik dan telah melakukan penyetoran pengembalian dana ke kas negara atau daerah sesuai ketentuan," tegas Yopi sambil menunjukkan bukti setor kepada wartawan, Senin (3/11/2026) di Padang.
Yopi menegaskan, seluruh dana kelebihan pembayaran tersebut kini sudah kembali ke kas negara/daerah dan tidak ada lagi tunggakan yang belum diselesaikan.
"Kami sudah tuntas. Semua sudah dikembalikan. Buktinya ada. Kami siap diaudit kapan pun," tegasnya.
Batas Tegas Hukum: LHP BPK Ranah Administrasi, Bukan Pidana Korupsi
Menanggapi dinamika atas temuan audit tersebut, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan hukum administrasi, mengingatkan pentingnya mendudukkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sesuai koridor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU BPK.
Menurut Prof. Romli, audit BPK pada dasarnya merupakan instrumen pengawasan rutin dan pembinaan institusional untuk mengevaluasi tata kelola keuangan, bukan proses peradilan pidana.
"LHP BPK itu adalah ranah administrasi. Tujuannya untuk pembinaan dan perbaikan tata kelola. Jika sudah ada temuan dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian negara sesuai rekomendasi BPK, maka persoalannya sudah selesai secara administrasi," jelas Prof. Romli.
Ia menegaskan, temuan BPK tidak serta-merta bisa disamakan dengan tindak pidana korupsi. Untuk menjadi pidana korupsi, harus ada unsur niat jahat (mens rea), melawan hukum, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, yang dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan pidana.
"Jangan sampai setiap temuan BPK langsung digiring menjadi kasus korupsi. Itu keliru secara hukum. Temuan BPK itu untuk diperbaiki, bukan untuk menghakimi. Jika sudah dikembalikan, maka negara tidak lagi dirugikan," tegas Prof. Romli.
Disdikbud Padang Komitmen Perbaiki Data Penerima
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Disdikbud Kota Padang berkomitmen untuk memperbaiki sistem validasi data penerima bansos seragam dan LKS.
Yopi Krislova mengatakan, pihaknya akan memperketat verifikasi data dengan Dapodik, melakukan pemutakhiran data siswa secara berkala, dan memastikan tidak ada lagi data ganda maupun siswa pindah yang masih tercatat.
"Kedepan, kami akan perbaiki sistem datanya. Kami akan sinkronkan dengan Dapodik dan sekolah harus update setiap bulan. Jangan sampai ada lagi data yang tidak valid," ujar Yopi.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan media untuk melihat persoalan ini secara proporsional dan tidak menyudutkan pihak sekolah maupun Disdikbud yang sudah bekerja keras menyalurkan bantuan kepada ribuan siswa kurang mampu di Kota Padang.
"Bantuan seragam dan LKS ini sangat bermanfaat bagi siswa kami. Jangan sampai karena ada persoalan administrasi data, kemudian manfaat besar dari program ini jadi hilang. Kami sudah perbaiki, dan kami sudah kembalikan semua kelebihan bayarnya," tutup Yopi.
Hingga berita ini diturunkan, Disdikbud Kota Padang menyatakan siap membuka seluruh dokumen bukti setor pengembalian dana kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. (Adi.k)
