Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,38 Juta, Naik 6,29 Persen

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T13:41:00Z

FS.PADANG -
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258. Angka tersebut naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp3.182.955.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, penetapan UMP tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Sumbar.

“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, kebijakan pengupahan harus dibangun melalui pertimbangan yang seimbang dan melibatkan seluruh unsur terkait. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman menjelaskan penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/11) lalu. Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta akademisi.

Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, di antaranya tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen (c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.

“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.

Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilai tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP 2027.

Firdaus menyebutkan, rekomendasi UMSP tersebut ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).

“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” terangnya.

Dengan penetapan tersebut, Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan Tahun 2027 dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumbar. (Adpsb/bud)
×
Berita Terbaru Update