 |
| Rektor (kanan) didampingi Senior Eksekutif (kiri) saat mepresentasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi UNP pada Uji Publik Monev KIP 2026. (Foto: KI Pusat) |
FS.Padang –Universitas Negeri Padang (UNP) menyelesaikan tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/11/2026).
Pada tahapan ini, UNP memaparkan visi, misi, kebijakan, serta dampak pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan universitas.
Presentasi UNP disampaikan langsung oleh Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D., didampingi Senior Eksekutif UNP, Prof. Ganefri, Ph.D serta turut hadir Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis (KKPS), Dr. Haris Satria, M.Sn.
Dalam pemaparannya, Rektor menyampaikan bahwa UNP menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi sekaligus budaya akademik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan informasi publik.
Rektor menjelaskan, visi keterbukaan informasi UNP diwujudkan melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas. Kebijakan tersebut juga diarahkan agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja seluruh unit di lingkungan universitas.
“Ini bukan sekadar syarat untuk menjadi pemenang, tetapi juga menjadi budaya kami. Bagaimana informasi publik ini terselenggara, karena kita ketahui ilmu pengetahuan tumbuh melalui keberanian untuk diuji, sedangkan kepercayaan publik tumbuh melalui kesediaan institusi untuk terbuka,” ujar Rektor.
Ia juga menyampaikan bahwa keikutsertaan UNP dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini merupakan yang ketujuh kalinya. Sebelumnya, UNP telah enam kali memperoleh predikat sebagai badan publik informatif. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi UNP untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
Pada pelaksanaan Uji Publik Monev 2026, UNP bersama tiga badan publik lainnya, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dihadiri langsung Menteri Koordinator (Menko Polkam): Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, kemudian Universitas Sumatera Utara (USU) oleh Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si., dan Partai Golkar oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Muhammad Sarmuji.
Keempatnya mendapat kesempatan mempresentasikan capaian masing-masing selama 10 menit. Selanjutnya, panelis mengajukan pertanyaan terkait visi dan misi pimpinan badan publik, kebijakan keterbukaan informasi, serta dampak kebijakan tersebut, yang kemudian dijawab oleh masing-masing peserta.
Melalui tahapan ini, UNP memaparkan bagaimana kebijakan keterbukaan informasi memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Upaya UNP dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, khususnya dalam mendorong institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Utr/KKPS)
