Breaking News

Komisi III DPRD Sumbar Gelar Hearing Bahas Pendirian BUMD Sumber Energi

                                                 23 Juli 2019


FS.Padang(SUMBAR) - DPRD Sumbar lakukan hearing dengan dinas ESDM  Sumatera Barat tentang pembentukan  BUMD yang diberi nama sumber energi persero

Komisi III yang dipimpin oleh Liswandi membahas tentang study kelayakan pembahasan pendirian BUMD, diruangan kerja komisi 2 DPRD Sumbar.

Dimana Blok Sijunjung gas dan minyak atau istilah blok sinamar, akan ada aksi kepala daerah untuk mendapatkan PAD.

Trauma dengan perkembangan BUMD selama ini yang mati suri, layakkah didirikan Di Sumbar untuk.menambah PAD Sumbar, karena ada peluang daerah dalam mengelola sumber daya alamnya.

Hasil perda ini akan diikat dengan fungsi kepala daerah dan DPED sumbar dalam penanggung jawab maju mundur nya  BUMD milik sumbar ini. Ujar ketua komisi

Karena selama ini gagalnya BUMD dalam mendatangkan PAD sumbar.
Sehingga perencanaan pembentukan BUMD Sumbar energi akan kita matangkan sebaik mungkin

Eksplorasi RBBE  PT Rezky Bukit Barisan Energy   telah dilakukan sejak tahun 2008. Milik putera daerah menggandeng perusahaan asing 
Langkah selanjutnya akan dilakukan POD  kontrak kerja  Rbbe di  sumur Sinamar

PI wajib ada untuk diterima daerah, masalah perda sebagai payung hukumnya harus ada.

Asisten Ii Benni W mengatakan bahwa peluang buat Sumatera Barat diterima, mewujudkan Bumd yang profesional 

PI atau komisi mendapatkan  51persen propinsi   49 Sijunjung,  akan diatur dalam sub item pembahasannya.

Ditempat terpisah, Supardi dari komisi III DPRD Sumbar, malah mempertajam bahwa RBBE harus diwarning dalam masalah PI  mutlak 100 persen dikelola oleh BUMD. Dengan dana keuntungan 56 milyar akan menjadi deviden

Kelayakan Sumbar energy persero, eksplorasi telah melakukan 2008 hingga sekarang. 

Biaya Sunkcost investasi selama 2008 ekplorasi itu dibiayai oleh BUMD sumbar, disangkutkan kepada PI persentase indeks.

Malah dalam wawancara itu, Supardi Mewarning jangan ada kolusi dan nepotisme dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan golongan dan kelompok tertentu.(js)