Breaking News

Kebijakan Impor Kian Tersohor


Oleh: Hany Handayani Primantara, S.P.                  (Ibu Peduli Generasi)

Fokussumatera.com - Sederhana sebenarnya untuk membahagiakan kaum ibu. Karena hal yang paling menyenangkan bagi para ibu adalah ketika mendapati harga-harga di pasar itu murah dan terjangkau oleh kantong tipis. Alias kantong masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tak usah di janjikan macam-macam.

Cukup dengan diajak ke pasar dan melihat bahan-bahan pokok serta pelengkapnya yang turun harga disertai diskon, pasti senyumnya mengembang dan rona wajahnya senantiasa sumriangah seusai keluar dari pasar.

Begitu pun dengan saya, karena saya adalah bagian dari mereka. Kaum ibu yang lebih banyak berurusan dengan dapur, pasar dan belanja. Jadi adalah sebuah pendapat yang salah jika kaum ibu itu tak perlu ikut-ikutan dalam masalah politik. Kenapa?

Karena sejatinya aktivitas itu berhubungan sangat dekat dengan kaum ibu. Jika ada sedikit saja masalah di pasar, baik itu masalah harga atau ketersediaan bahan pangan maka orang yang paling pertama terkena dampaknya adalah kami kaum ibu.

Mengingat belum lama ini kaum ibu dibahagiakan oleh harga-harga bahan pangan yang murah di pasar. Mulai dari beras, ayam, bawang putih, jagung, dll yang sebelumnya harga sempat melonjak tinggi. Ternyata usut punya usut harga murah tersebut penyebabnya adalah karena impor yang dilakukan oleh pemerintah.

Produk-produk impor itu sengaja diberi ijin masuk ke Indonesia atas pertimbangan pemerintah. Yakni kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organization (WTO). Keputusan ini harus dilakukan apapun risikonya karena dapat memancing respons negara tetangga.

Presiden Jokowi Widodo sebenarnya mengetahui bila dampak dari derasnya impor ini membuat defisit neraca perdagangan Indonesia masih melebar di angka 1,93 miliar dolar AS per Juli 2019 dibandingkan dengan capaian year on year 2018. Namun Jokowi tak menegur Enggar soal impor. Dilansir dari Tirto.co.id.

Apa dampak dari impor? Bukan hanya defisit neraca perdagangan Indonesia. Namun juga pukulan telak bagi para petani Indonesia. Susah payah menanam selama ini, bersabar dengan memberi pupuk, menjaga agar tak diserang oleh hama. Namun setelah panen, justru pasar diserbu oleh produk impor.

Sungguh miris, Indonesia sebagai negara agraris tapi justru lebih sering impor hasil komoditi pangan. Wajar saja jika harga turun sebab ketersediaan bahan pangan sudah melebihi kapasitas. Jadi yang kita konsumsi adalah hasil panen impor. Masih jauh dari sebuah kata negara yang mandiri.

Kebijakan impor makin kesini kian tersohor. Impor merupakan tantangan besar ketika sebuah negara ikut dalam sebuah organisasi perdagangan semacam WTO. Mau tidak mau pemerintah akan diuji, apakah lebih mengamankan kondisi di sektor perdagangan dunia atau akan melindungi nasib rakyat kecilnya terutama pengusaha, dalam hal ini petani.

Ada perih dibalik kebahagian kaum ibu mendapat harga komoditas yang murah. Yakni nasib petani dengan segala konsekuensinya. Belum lagi masalah defisit anggaran yang semakin kompleks. Tak mampukah kita mengelola ketersediaan bahan pangan hingga harus ada kebijakan impor. Jawabnya tentu saja mampu, hanya saja pemerintah saat ini telah terjebak dalam permainan pasar global. Hingga tak mengindahkan kepentingan rakyat banyak.

Hal ini membuktikan bahwa negara telah abai terhadap pengurusan umat. Keterlibatan pemerintah dalam pasar bebas justru menihilkan peran negara sebagai pengurus dan pelayan umat. Pemerintah telah menjadi bagian para kapitalis yang berpedoman pada pasar bebas. Bahkan mereka telah menjadi bagian antek kaum kapitalis. Berorientasi pada keuntungan segelintir pihak. Bukan demi kemandirian dan ketahanan pangan sebuah negeri. Wajar jika dalam hal pangan negara ini masih bisa di setir pihak luar.

Satu-satunya jalan agar bisa terlepas dari pengaruh kebijakan asing, Indonesia harus punya mental yang kuat untuk menyatakan diri keluar dari beragam macam jabatan perdagangan bebas dalam Balutan kemandirian ekonomi. Sejatinya kemandirian ekonomi hanya bisa dilahirkan dari sebuah keberanian dari negara dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Berani menolak tawaran asing yang hanya berniat menjadikan negara-negara berkembang sebagai pasar atau bahkan lebih parah dari itu yakni daerah jajahan dalam bentuk kebijakan politik.
.
Wallahu a’lam Bishowab.