Pemkab Tanah Datar Nyatakan Siap Dukung Keputusan Pemprov dalam Pencegahan Covid-19

FS.Tanah Datar(SUMBAR)-Terus meningkatnya kasus Covid - 19 di Sumatera Barat dalam  beberapa hari terakhir ini, Pemerintah provinsi kembali menggelar telekonference dengan Kota/Kabupaten untuk mengetahui dan menghimpun langkah untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona  lebih ketat lagi.

Dalam telekonference tersebut, Wakil Bupati Zuldafri Darma menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap mendukung Keputusan Pemerintah Provinsi dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona.

Didampingi Ketua DPRD Roni Mulyadi Dt Bungsu, Forkopimda, Sekda Tanah Datar Irwandi, Kepala OPD,  Wabup menyampaikan,“Kita siap mendukung berbagai upaya pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran Covid - 19. Tanah Datar sendiri sampai saat ini terus menunjukkan grafik meningkat dalam kasus ODP, PDP maupun notifikasi”. 

Sebagai langkah antisipasi, tambah Wabup, untuk lakukan karantina terpusat, Pemda sudah diizinkan memakai ruang diklat Kemendagri di Baso Agam. “Alhamdulillah, kita sudah peroleh izin untuk memakai asrama diklat di Baso untuk karantina ODP warga Tanah Datar, namun tentunya kami juga butuh bantuan pihak Pemprov Sumbar terutama untuk Alat Pelindung Diri (APD) petugas kita nantinya,” tukas Zuldafri Darma.

Sementara itu, sesuai data dari Posko Gugus Tugas Tanah Datar, hari ini  Senin, 30 Maret 2020 jumlah warga  yang melakukan pemeriksaan (notifikasi) termasuk perantau yang pulang ada 3.007 orang, ODP 173 orang, PDP 4 orang dan 1 orang positif Covid 19.

Dalam Telekonference Minggu (29/03/2020)  kemaren, Wakil Gubernur  Sumatera Barat Nasrul Abit, dalam arahannya mengharapkan agar Kota/Kabupaten se-Sumatera Barat siap dan waspada untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. 

“Pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota telah menghimbau kepada perantau untuk tidak mudik, namun himbauan tidak dihiraukan karena dilihat di lapangan, sangat banyak perantau kita yang pulang, disinilah peran dan langkah apa yang hendaknya kita laksanakan ke depan,” ujarnya.

Wagub Nasrul Abit menambahkan ‘’diharapkan daerah perbatasan ataupun pintu masuk dari Provinsi lain yang sudah masuk kawasan terjangkit untuk mendirikan posko pemeriksaan kesehatan dan pendataan sehingga nantinya bisa dilakukan pengawasan lebih lanjut di tempat tujuan perantau’’.

“Delapan pintu masuk ke Sumbar akan ada posko pendataan dan pemeriksaan akan diperketat melibatkan pihak kesehatan termasuk TNI dan POLRI sehingga bisa mengetahui kalau ada yang terindikasi atau ODP sehingga perlu dilakukan karantina dan pengawasan lebih lanjut di daerah tujuannya,” katanya.

Terkait dengan peningkatan ODP, Wagub menghimbau agar ia lakukan isolasi mandiri atau bahkan bisa berlakukan karantina wilayah untuk memutus penularan Covid-19. 

“Kita himbau yang dalam status ODP untuk lakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing setidaknya 14 hari, apabila kedapatan melanggar atau berada dikeramaian, petugas berhak menindak tegas dan lakukan karantina khusus, sementara untuk kabupaten/kota juga dipersilahkan mengambil langkah pembatasan orang masuk dan keluar dari daerahnya, namun tentu juga harus mempersiapkan tempat untuk karantina bagi mereka yang sudah terlanjur datang,” tegasnya.

Semoga dengan usaha bersama, bersatu Pemerintah DAN Masyarakat dalam memerangi Wabah Virus Corona ini dapat menekan angka penyebarannya serta memutuskan mata rantai penyebaran Virus Corona ini hingga benar-benar punah.  (Z.Z/hms)