Anggota DPRD Pasbar Baharuddin Bagikan Puluhan Paket Sembako Pada Warga di Daerah Terpinggir

                                  30 April 2020

FS.Pasaman Barat(SUMBAR)-Anggota DPRD Pasaman Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H.Baharuddin bagi - bagi puluhan paket sembako, untuk keluarga miskin terdampak covid-19 di daerah terpinggir, Mudiak Simpang Talamau, Kamis (30/04).

Pembagian paket sembako itu dilakukan Baharuddin dengan berkeliling dan langsung menyasar kepada penerima. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur dan gula itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Kepada wartawan Baharuddin mengatakan, ia sengaja memilih daerah terpinggir dan masyarakat tedampak Covid 19, sebab hingga hari ini belum ada bantuan sembako terdampak Covid-19 sampai kepada mereka. Selain terdampak, penerima bantuan merupakan warga kurang mampu dan memiliki tanggungan lima orang anak yatim.

"Kami mendapat informasi dari media sosial ada masyarakat kurang mampu dengan tanggungan lima orang anak yatim sehingga kami langsung kesana," ujarnya.

Baharuddin menambahkan, sembako merupakan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Bahkan, mereka mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah, baik bantuan pangan atau sembako selama Covid 19. Sebagai anggota DPRD, Baharuddin meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

"Banyak masyarakat mengaku belum mendapatkan bantuan, dan kita berharap pemerintah segera menyalurkannya," ujarnya.

Sementara itu Nurasiah (90) mengaku terkejut dengan kedatangan bantuan tersebut. Wanita sebatang kara ini mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat, terlebih selama pandemi Covid-19 ekonomi masyarakat mulai kesulitan.

"Selama ini saya dibantu tetangga, sekarang mereka pun kesulitan. Beruntung ada bantuan ini," ujarnya.

Berdasarkan data dari masyarakat, hingga kedelapan PSBB masyarakat Pasaman Barat belum menerima bantuan. Sebab, Pemerintah masih melakukan verifikasi data dan Penerimaan bantuan, baik dari Dinas Sosial Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pusat.(mukhlis)