Komisi II DPRD Sumbar Gelar Rapat Bahas Percepatan Penanganan Covid-19

                                  27 April 2020

FS.Padang(SUMBAR)-DPRD Sumbar melalui Komisi II menggelar rapat dengan mitra kerja diruangan khusus I gedung DPRD Provinsi Sumbar, Senin (27/4). Dalam rapat itu membahas terkait dana pokir masing-masing anggota dewan yang digeser untuk penanganan Covid-19. Rapat tersebut  dipimpin oleh ketua komisi II Arkadius Datuk Intan Bano.

Dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan OPD dijajaran Pemda Sumbar, Arkadius datuk Intan Bano menegaskan karena  adanya sejumlah pergeseran anggaran di beberapa OPD mitra kerja untuk digunakan percepatan penanganan wabah covid 19 di Sumbar yang begitu hebatnya.

“Prisipnya kita menyetujui pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan pemerintah provinsi Sumbar, tetapi harus jelas, tegas uangnya itu digunakan untuk apa dan datanyapun harus jelas,” ujar Ketua Komisi II Arkadius Datuk Intan Bano usai rapat kerja di ruang khusus I DPRD Provinsi Sumbar, Senin, 27 April 2020.

Menurut Arkadius, pihaknya mempertanyakan berapa anggaran yang digunakan untuk pengadaan dan kegiatan penanganan covid 19 di Sumbar.

“Berapa dana anggaran yang digunakan untuk isolasi pasien positif mandiri covid 19 untuk biaya pengobatan dan sebagainya,” ujar Arkadius yang merupakan politisi Demokrat ini.

Lanjut Arkadius, sebenarnya untuk biaya pengobatan pasien covid 19 ditanggung pemerintah pusat.

“Untuk jaringan pengaman sosial, bahwa dana yang diberikan provinsi kepada kabupaten dan kota merupakan 15 persen dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya Arkadius.

Ditambahkan Arkadius, dimana masyatakat yang akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan berturut.

“Untuk pembayaran pertama diawal Mei selama dua bulan akan disalurkan pembayarannya kepada masyarakat yang terdampak covid 19 di Sumbar,” ujar Arkadius datuk Intan Bano.

Try suryadi dalam kesempatan itu merespon baik penggeseran dana Pokir bagi anggota DPRD sumbar guna peruntukan wabah covid19 terutama bagi Dapilnya Pariaman dan Padang Pariaman  dan meminta secara transparan berapa rincian dana      penggunaan efek wabah Covid19.

Karena menurut  politisi Gerindra ini, menyatakan sikap  setuju  adanya pengalihan dana pokir anggota DPRD Sumbar  dengan besaran  50 persen dari dana pokir  tapi dengan catatan DPRD juga mau mengetahui berapa pula pengalihan dana Pokir Gubernur untuk  penanganan Covid19 ini. Tegas Try Suryadi yang akrab dipanggil Fery.

Karena pada Prinsipnya dana pokir anggota DPRD semuanya untuk kesejahteraan rakyat juga,” imbuhnya.(fal)