Kata Ketua DPRD, terkait Silfa 2021 Rp.46 milyar TPP ASN dibayarkan 11 bulan

                                                                        14 Juni 2022

FS.Padang Pariaman(SUMBAR)-Ketua DPRD Pariaman mengatakan, terkait Silfa anggaran di 2021 tentunya yang lebih tahu tekhnis pihak BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) apalagi saat ini sistem keuangan menggunakan SIPD (Sistim Informasi Pemerintah Daerah)

"Cuman setiap OPD mata anggarannya itu kan berbeda-beda, misalkan untuk pembayaran TPP ASN. Tidak bisa pula diambilakn dari perjalanan dinas atau kegiatan fisik lainnnya,"ungkap Arwin

Jadi lanjutnya, memang harusnya executif membuat perencanaan yang matang tentang pengaggaran. Sedangkan DPRD sendiri sifatnya dan fungsinya tidak mengatur penggunaan anggaran pada OPD yang telah disetujui tersebut.

Ia menyebutkan, pada umumnya Silfa disebabkan oleh tender pekerjaan yang telat bayar atau batal disuatu OPD, atau SDM yang ada di instansi terkait tidak memadai dalam mengatur penggunaan anggaran yang ada.

"Karena dengan banyaknya silfa itu, mengartikan tidak matangnya Executif dalam menyusun perencanaan anggaran. Meskipun itu secara akumulatif (keseluruhan) dari Rp 1,4 Triliun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),"ulasnya

Terkait TPP kata Arwin, DPRD berpandangan bahwa tunjangan itu merupakan kewajiban daerah untuk dibayarkan kepada ASN.

"Karena DPRD sendri terus mendesak Executif untuk membayar TPP ASN yang telah tertulis dipersetujuan bersama dan telah ditandatangani. Tentunya jika ada pengurangan pembayaran TPP kita akan mempertanyakan, apalagi dengan adanya Silfa yang cukup tinggi,"kata Arwin

Kata nya lagi, karena akibat kelalaian Exekutif di beberapa OPD tentunya, tidak bisa dijadikan beban daerah yang ujungnya jadi temuan oleh BPK. 

Lanjutnya, jika dibandingkan dengan daerah tetangga DPRD Padang Pariaman sangat konsen dalam memperhatikan TPP ASN. Karena itu merupakan tunjangan kinerja setiap personal pegawai.

"Tahun 2022 ini kita akan memperhatikan dan mengevaluasi terkait pembayaran TPP ASN ini di perubahan anggaran. Karena yang dibayarkan 11 bulan tahun kemarin tidak bisa lagi dibayarkan sekarang,"tutur Arwin

Ketua DPRD menambahkan, akan menambah anggaran Diskominfo di perubahan anggaran. Supaya dapat mengakomodir kawan-kawan wartwan daerah yang merupakan corong pemerintah. (wrm)