FS.Padang Pariaman(SUMBAR)-Meskipun pada tahun sebelumnya 2021, Padang Pariaman mengalami silfa sebesar Rp 46 milyar yang pada umumnya merupakan sumber dana berasal dari DAK (Dana Alokasi Kusus).
Akan tetapi pada tahun 2022 justru Pemkab Padang Pariaman mendapatkan kucuran dana Kusus dari pusat tesebut, terbanyak diantara 19 Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat.
Sekda. Padang Pariaman Rudy R. Rilis melalui informasi dari BPKD menyebutkan, di tahun 2022 Padang Pariaman menerima Dana Alokasi Kusus (DAK) sebesar Rp 336 milyar (Rp 230 milyar non fisik dan 106 milyar fisik).
Rudy menuturkan, Silfa DAK 2021 di sebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya gagal tender, telat bayar dan putus kontrak. Sehinggaa dananya kembali ke kas negara.
Contohnya lanjut dia, Ketika pengganggaran di DPRD. Dianggarkan kontrak kerja Rp 18 milyar namun setelah pelaksanaan hanya memakan biaya Rp 14 milyar, maka yang 4 milyar lagi kembali kepusat.
Terkait TPP ASN yang dibayarkan 11 bulan, Rudy menjelaskan bahwa tunjangan itu dibayarkan sesuai dengan kemampuan daerah. Apalagi saat ini APBD Padang Pariaman masih kondisi defisit.
"Memang TPP itu hak semua ASN, tapi bukan wajib dibayarkan. Bahkan jika mengacu pada aturan Kemenkeu. Jika Pegawai itu tidak masuk kerja selama 1 Minggu maka TPP nya boleh tidak dibayarkan,"ujarnya.
Lanjut dia, untuk Padang Pariaman TPP nya bisa dikatakan penuh, karena dibeberapa daerah di Indonesia ada tunjangan kinerja ASN dibayarkan hanya 9 bulan.
Bahkan lanjut dia, Kab. Dharmasraya dan Kota Lhoksumawe Aceh yang mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih dari kita. TPP ASN nya dipangkas sampai 3 bulan.
"Kondisi ini seharusnya bisa kita maklumi. Karena disamping APBD yang defisit ditambah lagi Refocusing anggaran oleh pusat dikarenakan kondisi pandemi covid-19 dalam dua tahun terakhir,"tangkasnya. (wrm)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment