FS.Padang - Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Transparansi Anggaran Indonesia (DPN GENTA INDONESIA) mulai menelusuri dugaan persoalan dalam kegiatan Pengadaan Tes Pengembangan Minat Bakat Siswa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dengan anggaran sekitar Rp10,3 miliar.
Langkah tersebut diawali dengan pengiriman Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 008/PID/DPN-GENTA/XI/2026 kepada PPID Dinas Pendidikan Sumbar, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut menjadi pintu masuk bagi GENTA INDONESIA untuk membongkar secara terang-benderang, apakah anggaran sebesar Rp10,3 miliar itu benar-benar bermanfaat untuk siswa, atau justru hanya menjadi proyek administratif yang menguntungkan pihak tertentu.
Ketua Umum GENTA INDONESIA Curiga Serius
Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menyatakan bahwa pihaknya menaruh kecurigaan serius terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga manfaat kegiatan tersebut bagi peserta didik.
"Kami mempertanyakan urgensi kegiatan senilai Rp10,3 miliar ini. Berapa siswa yang memperoleh manfaat, bagaimana kualitas hasil tes, serta sejauh mana hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan potensi siswa? Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan laporan administratif tanpa manfaat nyata," tegas Marlis.
Menurut Marlis, kegiatan tes minat bakat seharusnya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh siswa dan sekolah. Jika hasil tes hanya berhenti di atas kertas, tidak ditindaklanjuti oleh guru BK, tidak digunakan untuk mengarahkan jurusan siswa, dan tidak berdampak pada pengembangan potensi siswa, maka kegiatan senilai Rp10,3 miliar itu patut dipertanyakan urgensinya.
"Uang Rp10,3 miliar itu uang rakyat. Uang itu bisa untuk membangun puluhan ruang kelas baru, bisa untuk memperbaiki sekolah yang mau jatuh ke sungai, bisa untuk membantu ribuan siswa miskin. Jangan sampai uang sebesar itu hanya habis untuk tes yang tidak jelas manfaatnya," ujarnya.
Ada Kelebihan Pembayaran Rp428,7 Juta Kepada Dua Penyedia
Sorotan GENTA INDONESIA semakin menguat menyusul adanya kelebihan pembayaran kepada dua penyedia pekerjaan, yakni PT TKI sebesar Rp233.455.500* dan *CV NFB sebesar Rp195.289.078,16, dengan total mencapai *Rp428.744.578,16.
"Kelebihan pembayaran hampir Rp429 juta ini harus dijelaskan secara transparan. Kami ingin memastikan penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah seluruh dana telah dikembalikan ke Kas Daerah," ujarnya.
Marlis mempertanyakan, bagaimana bisa terjadi kelebihan pembayaran hingga hampir setengah miliar rupiah dalam satu kegiatan. Apakah ini karena kesalahan hitung volume pekerjaan? Apakah karena kesalahan dalam kontrak? Atau ada unsur kesengajaan?
"Kelebihan bayar itu bukan hal sepele. Itu uang negara. Siapa yang menghitung? Siapa yang memverifikasi? Siapa yang menandatangani pencairannya? Semua harus dibuka," tegas Marlis.
GENTA Minta 5 Kelompok Dokumen
Melalui surat permohonan informasi publik tersebut, GENTA INDONESIA meminta lima kelompok dokumen, meliputi:
1. Perencanaan kegiatan - Termasuk Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan dasar urgensi kegiatan
2. Kontrak kedua penyedia - Kontrak PT TKI dan CV NFB, termasuk addendum, berita acara serah terima, dan dokumen pembayaran
3. Data siswa dan sekolah penerima manfaat - Berapa siswa, berapa sekolah, di kabupaten/kota mana saja, dan bukti daftar hadir
4. Dokumen hasil tes - Contoh hasil tes minat bakat siswa, dan bagaimana hasil tersebut ditindaklanjuti oleh sekolah
5. Bukti pengembalian kelebihan pembayaran - Bukti setor ke Kas Daerah sebesar Rp428.744.578,16
"Kami minta semua dokumen itu dibuka secara transparan. Ini adalah informasi publik. Rakyat berhak tahu. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Marlis.
GENTA Akan Bentuk Tim Investigasi Khusus
Marlis menegaskan, DPN GENTA INDONESIA akan membentuk *Tim Investigasi Khusus* untuk mendalami kemungkinan adanya penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, maupun indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Kami tidak akan berhenti hanya di surat. Kami akan bentuk Tim Investigasi Khusus. Tim ini akan turun ke lapangan, mendatangi sekolah-sekolah penerima manfaat, memeriksa dokumen, dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait," tegasnya.
Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, GENTA INDONESIA menyatakan tidak segan-segan untuk melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, serta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak mau uang pendidikan Rp10,3 miliar ini menjadi bancakan. Pendidikan adalah masa depan anak-anak Sumbar. Jangan main-main dengan uang pendidikan," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar: Dana Sudah Dikembalikan Ke Kas Negara Sesuai Arahan BPK
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si, Kamis (12/11/2026) via WhatsApp kepada media ini, dia mengatakan bahwa dana tersebut sudah dikembalikan ke Kas Negara sesuai arahan BPK.
"Dana tersebut sudah dikembalikan ke Kas Negara sesuai arahan BPK," ujar Habibul Fuadi singkat.
Namun, GENTA INDONESIA menilai jawaban tersebut belum cukup. GENTA meminta agar Dinas Pendidikan Sumbar menunjukkan bukti pengembalian yang sah, kapan dikembalikan, berapa jumlah yang dikembalikan, dan melalui rekening apa.
"Kami apresiasi kalau memang sudah dikembalikan. Tapi kami butuh bukti. Bukan sekadar pernyataan. Tunjukkan bukti setornya. Kapan dikembalikan? Apakah sudah semua Rp428 juta dikembalikan, atau baru sebagian? Itu yang harus dibuka ke publik," tutup Marlis.
Hingga berita ini diturunkan, DPN GENTA INDONESIA masih menunggu jawaban resmi dari PPID Dinas Pendidikan Sumbar atas Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 008/PID/DPN-GENTA/XI/2026 tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID wajib memberikan jawaban dalam waktu maksimal 10 hari kerja.(**)
