FS.Solok Selatan(Sumbar) - Dalam upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang akurat, mutakhir dan terpadu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok Selatan melalui Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah.
Kegiatan bersamaan dengan Penyepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia(SDI) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026–2029, dilangsungkan di Aula Tansi Ampek, Kantor Bupati Solok Selatan, pada Rabu (11/11/2026).
Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang P2EPD BAPPERIDA, Edison, S.E yang mewakili Kepala BAPPERIDA selaku Ketua Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Solok Selatan.
Dalam pemaparannya, Kabid P2EPD Bapperida menegaskan bahwa penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI merupakan sebuah kewajiban esensial bagi daerah. Hal ini dilandasi oleh sejumlah payung hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 110 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi SDI Nasional 2025-2029, hingga regulasi turunan di daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
“Selama ini, kelemahan mendasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah adalah tantangan pengumpulan data sektoral. Kita seringkali menghadapi kendala di mana pelaporan dari perangkat daerah bisa berbeda-beda untuk satu indikator yang sama, tergantung pada peruntukannya—misalnya antara data untuk LKPJ dan data untuk perencanaan. Melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI), permasalahan ini harus diakhiri,” katanya. (Af)
