Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Uang Komite di SMK Dan SMA Negeri Di Sumbar Sudah Bukan Sumbangan Lagi, Tapi Pungli! Karena Sudah Mematok Harga Dan Pakai Kartu Kendali

Tuesday, November 17, 2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T10:54:22Z
 

Fakta Lapangan: Masyarakat Sudah Resah


Oleh: Adi Kampai

Fokussumatera.com - Mari kita bicara jujur. Jangan lagi bersembunyi di balik kata "sumbangan" dan "komite".

Fakta di lapangan, di banyak SMK Negeri dan SMA Negeri di Sumatera Barat, uang komite itu sudah tidak lagi bisa disebut sumbangan.*

Kenapa? Karena sumbangan itu sifatnya  sukarela, tidak dipatok, tidak dipaksa, dan tidak ada sanksi.

Tapi yang terjadi sekarang di lapangan adalah sebaliknya:

1. Sudah Mematok Harga

Setiap wali murid dipatok harus bayar sekian per bulan. Ada yang Rp. 50 ribu, ada yang Rp. 100 ribu, ada yang Rp. 150 ribu, bahkan ada yang Rp. 200 ribu per bulan, per anak.

Kalau satu orang tua punya 2 anak di sekolah yang sama, berarti bayar 2 kali lipat. Kalau tidak mampu? Tetap harus bayar. Alasannya klasik: "Sudah kesepakatan rapat komite."

Kesepakatan yang mana? Rapat yang dihadiri hanya segelintir orang, tapi hasilnya dipaksakan kepada semua wali murid. Yang tidak hadir rapat, dianggap setuju. Yang tidak setuju, dianggap tidak mendukung sekolah.

Ini bukan sumbangan. Ini adalah pungutan yang dipatok.

2. Sudah Pakai Kartu Kendali

Ini yang paling menyakitkan dan paling membuktikan bahwa itu pungli.

Wali murid diberi kartu kendali. Kartu itu harus dibawa setiap bulan untuk membayar. Kartu itu dicap, ditandatangani, dicatat tunggakannya.

Dan yang lebih parah, kartu kendali itu menjadi alat untuk menekan siswa.

Anak yang orang tuanya belum bayar komite, tidak boleh ikut ujian. Tidak boleh mengambil rapor. Tidak boleh mengambil ijazah. Tidak boleh mengikuti kegiatan sekolah. Bahkan ada yang dipermalukan di depan kelas: "Orang tua kamu belum bayar komite!"

Coba bayangkan, anak yang tidak berdosa, yang hanya ingin belajar, harus menanggung malu karena orang tuanya belum mampu membayar uang komite.

Kalau sudah pakai kartu kendali, sudah ada tunggakan, sudah ada sanksi, itu namanya apa kalau bukan pungutan? Itu namanya pungutan liar yang dilegalkan atas nama komite.

3. Uang Komite Sudah Menjadi Kewajiban, Bukan Sukarela

Dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, sudah sangat jelas:

- Sumbangan  itu sukarela, tidak mengikat, tidak ada jumlah yang ditentukan

- Pungutan itu wajib, mengikat, ada jumlah dan ada jangka waktu.

Kalau sekolah sudah mematok harga, sudah mewajibkan, sudah pakai kartu kendali, maka menurut aturan itu adalah  PUNGUTAN, bukan sumbangan.

Dan pungutan di sekolah negeri itu dilarang, kecuali ada dasar hukum yang jelas dan tidak boleh memberatkan wali murid.

Lalu kenapa masih banyak sekolah yang berani melakukannya? Karena mereka berlindung di balik kata "komite". Seolah-olah kalau sudah atas nama komite, semua menjadi halal.

Padahal Komite Sekolah itu tugasnya adalah membantu, memberi pertimbangan, dan mengawasi. Bukan menjadi tukang tagih. Bukan menjadi debt collector sekolah.

4. Yang  Miskin Makin Terjepit, Yang Kaya Makin Bangga

Fakta yang paling pahit: Yang paling menderita karena uang komite ini adalah orang tua yang miskin.

Mereka sudah susah untuk makan sehari-hari, sudah susah untuk ongkos anak ke sekolah, sekarang ditambah lagi beban komite yang dipatok setiap bulan.

Mereka tidak berani protes. Kalau protes, takut anaknya dikucilkan. Takut anaknya tidak naik kelas. Takut anaknya tidak dapat ijazah. Jadi mereka diam, mereka berhutang, mereka menjual apa saja yang bisa dijual, demi membayar kartu kendali itu.

Sementara itu, ada oknum yang justru bangga dengan uang komite yang terkumpul miliaran rupiah. Bangga bisa membeli AC, bisa membeli proyektor, bisa mengecat kelas, bisa membangun ini dan itu. Padahal semua itu dibangun dari air mata wali murid yang terpaksa.

Apakah ini yang namanya pendidikan gratis? Apakah ini yang namanya pendidikan yang mencerdaskan bangsa? Tidak. Ini adalah pendidikan yang memeras rakyatnya sendiri.

*KESIMPULAN MASYARAKAT: HENTIKAN KARTU KENDALI!*

Masyarakat Sumbar tidak anti membantu sekolah. Masyarakat Sumbar itu dermawan. Kalau diminta sumbangan secara ikhlas, tanpa patokan, tanpa paksaan, tanpa kartu kendali, banyak wali murid yang akan memberi lebih dari yang dipatok. Ada yang memberi proyektor, ada yang memberi AC, ada yang memberi cat, seperti yang diakui Kepala SMPN 1 Padang, itu murni inisiatif.

Tapi jangan jadikan sumbangan itu sebagai pungutan yang dipatok dan dikendalikan.

Kepada Dinas Pendidikan Sumbar, kepada Ombudsman Sumbar, kepada Tim Saber Pungli, masyarakat meminta dengan tegas:

1. Hapuskan sistem patok harga uang komite di SMK dan SMA Negeri.

2. Hapuskan sistem kartu kendali yang menekan siswa.

3. Larang keras menahan rapor, ijazah, dan hak ikut ujian karena belum bayar komite.

4. Buat regulasi yang jelas, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar sendiri, agar sekolah tidak lagi berlindung di balik nama komite.

Kalau sumbangan itu benar-benar sumbangan, buktikan. Jangan patok harganya. Jangan pakai kartu kendalinya. Jangan hukum anaknya.

Karena selama masih ada patokan harga dan kartu kendali, maka selama itu pula uang komite di SMK dan SMA Negeri di Sumbar akan tetap dianggap masyarakat sebagai PUNGLI, bukan sumbangan.*

Dan masyarakat sudah muak dengan pungli yang dibungkus rapi dengan nama komite.
×
Berita Terbaru Update