Bupati OKU Ikuti Acara Video Conference Rakor Pilkada Serentak Tahun 2020

FS.OKU(SUMSEL)-Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H. Kuryana Azis didampingi Ketua KPUD Naning Wijaya ST menghadiri Acara Video Conference Rakor Pilkada Serentak Tahun 2020 Bersama Mendagri Bertempat Di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU, Jum'at (05/06/2020).

Acara ini juga dihadiri oleh DRS.Slamet Riyadi (Asisten I Setda OKU) Mayor Inf Sukrianto,SIP (Kasdim 0403 OKU), Taufiq SH,MM (Kaban Kesbangpol), Monang Surya Dinata (Kabag Tapem), Ajahari, (Ka Disduk Capil), AKBP Arif Hidayat Ritonga, (Kapolres OKU), AM.hanafi (Ka.BKAD), Novian Ardi, SE (Sekban Kesbangpol OKU), Anggi Yumarta (Komisioner Bawaslu Kab.OKU)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Dalam Video Conference nya mengatakan. Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 meski berada di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

Alasan pemerintah tetap menggelar Pilkada serentak karena pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Selain itu, sejumlah negara juga tetap melaksanakan pemilu lokal maupun nasional di tengah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, " katanya. 

"Setidaknya ada 47 negara yang melaksanakan pemilu,Sebagian sudah selesai dan sebagaian on schedule. Jika ada penundaan bukan tahun tapi penundannya adalah bulan," ujar Tito. 

Indonesia menjadi negara terakhir yang menggelar pemilu tahun ini, yakni pada 9 Desember 2020. Seperti Korea Selatan (Korsel), juga menggelar pemilu di tengah puncak pandemi dan mereka berhasil menyelesaikan nya. Amerika Serikat (AS) juga melakukan sejumlah pemilu, baik itu kongres, senat, pemilu presiden (pilpres) dan pemilihan gubernur sejumlah negara bagian yang semuanya sesuai jadwal, Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana menyiasatinya," jelas Tito.

Tito mengharapkan, dalam rapat yang telah dilaksanakan KPU diminta membuat Protokol Kesehatan dalam pemilu 2020, tantangan kita ialah bagaiamana pemilu dapat berjalan lancar dan kualitas demokrasi baik ditandai dengan partisipasi masyarakat meningkat.

"Untuk mewujudkan semua ini perlunya kita mulai pusat dan daerah untuk bergandengan tangan untuk mensukseskan pemilu 2020," ucap Tito Karnavian. 

Sementara itu Menko polhukam, Mahfud MD mengatakan, Diketahui Pilkada merupakan agenda ketatanegaran dalam UUD 1945 dengan pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Sebagaimana Keputusan bahwa pilkada serentak akan tetap di laksanakan tahun 2020," kata Mahfud MD. 

Ditambahkannya, Pemerintah akan membuat kehidupan new normal yang diatur dalam protokol kesehatan yang ketat. Dengan adanya pandemi covid 19 ini tentunya berkonsekuensi pada anggaran, APBD tentunya harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

"Jika ada rekomendasi Dari Pemerintah Provinsi Kab/kota dalam pertemuan ini maka pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti. "jelasnya. 

"Kita harus siap menghadapi Pilkada Koordinasi TNI dan POLRI haruslah baik bersinergi dalam menjaga Kondusifitas diwilayah masing - masing, karena pilkada ini memiliki beberapa perubahan, seperti Mekanisme kampanye dan adm semuanya berbeda dari yang sebelumnya. "tegas Mahfud. 

Dikesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan, Pilkada yang kita laksanakan pada tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, Sebagai mana telah disepakati Proses tahapan pilkada yang sebelumnya tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni 2020.

"KPU tersendiri Menyerahakan sepenuhnya kepada pemerintah perihal ketersediaan anggaran," ucap Pramono Ubaid. 

Dijelaskan Pramono Ubaid, KPU sedang intensif koordinasi dengan Gugus Tugas dan Kemenkes merumuskan protokol Covid-19 pada setiap tahapan.

"Penyesuaian memerhatikan tiga hal, yaitu aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau edukasi. Adanya protokol kesehatan ini tentunya akan menambah anggaran yang nantinya akan disesuaikan. "Ucapnya 

Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH,MH mengatakan, 

bahwa pengaktifan kembali Pengawas Pemilu adhock akan disesuaikan dengan perbawaslu ditengah wabah Covid-19. 

Bawaslu akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri bila ada penambahan jumlah TPS yang mengharuskan adanya penambahan anggaran pilkada. Sebab, Peraturan Mendagri mengatur hal-hal yang dapat dibiayai APBN maupun APBD, honorarium menjadi bagian yang harus dibiayai pemerintah daerah.

Terkait hal lain Keselamatan tentunya harus diutamakan dimana hal ini Bawaslu telah mengajukan APD ke Pemerintah, dalam Pilkada tahun ini perlunya melakukan rapid test untuk penyelenggara Pilkada agar kiranya Kepala Daerah tidak menarik petugas ASN yang diperkerjakan di bawaslu, bawaslu siap mensukseskan Pemilu 2020," Ojar Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH,MH

Selanjutnya, Ketua DKPP RI, Prof Muhammad mengatakan, Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas, Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati  atau walikota tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat," katanya.

"Inilah keutamaan pemilu berintegritas. Keputusan 9 desember 2020 untuk melaksanakan pemungutan suata harus kita jalankan, harapan kiranya kita dapat berkomitmen untuk Mensukseskan Pilkada 2020. Yang penting juga kiranya Agar kpu dan bawaslu mentaati kode etik DKPP dalam melaksanakan Pilkada 2020," ujarnya.

Acara Dilanjutkan dengan Penjelasan Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait situasi masing masing wilayah yang menyelenggarakan Pilkada. (Hermanto)