Zulbahri: Ratusan Milyar Uang Negara di "Bumnag" Harus Dipertanggungjawabkan

Zulbahri SH, MH.

FS.Pariaman --- Banyaknya Bumnag (Badan Usaha Milik Nagari) yang tidak aktif lagi di Padang Pariaman, padahal sudah milyaran DD (Dana Desa) digelontorkan untuk operasional dan usaha milik nagari itu.

Akan tetapi dalam perjalananannya hampir 80% dari Bumnag yang ada di Padang Pariaman tidak beroperasional lagi. Diakibatkan berbagai persoalan baik itu Tekhnis maupun managerial Sumber Daya Manusi (SDM).

Terkait itulah seorang pengacara kondang di Kota Pariaman, Zulbahri memberikan argumentasinya, bahwa Konsepsi pemerintahan Nagari di Padang Pariaman tidak duduk.

"Keberadaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat agak berbeda dengan pemerintahan desa yang ada di luar Sumbar. Dasarnya pasal 18 UUD 1945, negara menghormati hak asal usul,"kata Zulbahri.

Lanjutnya, Desa itu tidak dikenal di Minangkabau, yang dikenal itu nagari. 

Nagari adalah pemerintahan otonom, dia bebas mengelolanya.

"Itu konsepsi pemerintah nagari, bebas dalam artian bukan berada diluar pemerintahan RI. Pemerintah nagari tetap bagian dari NKRI,"ujar Zulbahri

Zulbahri mengatakan, terkait kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Nagari, yang sumber dananya dari negara.

"Sebetulnya tidak bisa diserahkan pada pemerintahan nagari secara utuh, inilah kekonyolan pemerintah pusat. Saya tidak bicara secara lokalistik,"kata nya.

Pertanyaannya sambung bang Zul, apakan sumber daya di nagari itu cukup dan mampu untuk mengelola uang Desa yang mungkin ratusan milyar sebanyak itu.

 

"Makanya harus disupervisi oleh dinas terkait. Itulah gunanya ada kabag. dan Kabid dinas pemerintahan nagari untuk melakukan supervisi tersebut,"ulas pengacara itu 

Karena lanjut nya, masing-masing nagari itu punya spesifikasi yang berbeda, ada potensi kelautan ada peternakan ada pertanian. "Nah orang-orang yang dileding sektor itulah yang mensupervisi,"kata nya 

Zulbahri mengungkapkan, salah atau Bumnag yang dulu pernah berhasil, namun kinipun mengalami kegagalan.

"Green Talao Park itu, kita bersama Ory yang melakukan supervisi. Sempat jalan dan memberikan profit. Namun kini bisa dikatakan tidak jalan lagi,"Kata Zulbahri

Kenapa katanya, Karena supervisi itu tidak jalan, mereka orang dinas tekhnis harus bertanggung jawab atas persoalan ini.

"Mereka di nagari memiliki sumber daya yang terbatas, taroklah Walinagarinya orang yang berpendidikan tinggi. Tapi perangkat keras dan perangkat lunaknya, Kasi-kasi dan staf lainnya memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengelola uang milyaran," tegas Zulbahri.

Sebutnya lagi, contoh green talao park. Kenapa itu bisa gagal, itu dari data dan fakta, ada lagi wisata sawah di Desa Pauh sama saja nasibnya.

"Jadi membuat sesuatu kegiatan itu jangan asal menerima proposal saja, harus ada kajian. Jadi jujur-jujurlah mengurus negara ini, kalau memang mau bicara kemakmuran. Jika tidak "hanya lompong saja itu,"pungkas Zulbahri Kamis (23/11/23)

Jadi katanya, meskipun demikian uang ratusan milyar yang telah digelontorkan kesetiap badan usaha dan nagari yang berjumlah 103 di Padang Pariaman, tetap harus dipertanggung jawabkan (fs/wrm)