Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi Hadiri Musrenbang RKPD 2026 Sumbar

Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan H. Yulian Efi hadiri Musrenbang RKPD 2026 tingkat Sumbar di Padang, Selasa (15/04/2025).

FS.Solok Selatan(SUMBAR) - Pemkab Solok Selatan menunjukkan komitmennya dalam menyusun arah pembangunan tahun depan dengan menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, pada Selasa (15/04/2025), dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi.

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi hadir bersama Kepala Bappeda dan Kepala BPKD Solok Selatan, serta sejumlah pejabat dan undangan penting lainnya.

Kehadiran mereka dalam forum ini bertujuan untuk menyatukan persepsi serta menyelaraskan program strategis antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Musrenbang RKPD 2026 dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dan turut diikuti secara daring oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa visi pembangunan Sumatera Barat adalah menjadi provinsi yang maju dan berkeadilan, dengan tetap berlandaskan agama serta budaya lokal.

Oleh sebab itu, RKPD 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menetapkan beberapa prioritas pembangunan, seperti pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan sektor pangan menuju lumbung pangan nasional, serta percepatan transformasi menuju ekonomi hijau.

Lebih jauh, Gubernur menambahkan bahwa penguatan nagari dan desa sebagai basis pembangunan daerah menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan demi memastikan percepatan program prioritas nasional dapat menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput.

Dengan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten seperti Solok Selatan, Musrenbang RKPD 2026 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih realistis, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. (Af)