FS.Padang(SUMBAR) - Pemerintah Kota (Pemko) Padang serius dalam memperjuangkan pendidikan inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat melakukan audiensi bersama Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional 1 Sumatera, Kamis (15/5/2025), di Kantor BBPPKS Padang.
Pertemuan tersebut membahas rencana strategis pelaksanaan Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sekolah ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan sistem pendidikan yang sepenuhnya ditanggung negara.
"Sekolah Rakyat ini bukan sekadar program, tapi harapan nyata bagi masyarakat miskin yang ingin anak-anaknya bersekolah tanpa dibebani biaya. Di Kota Padang, kami sangat antusias dan siap menjadi yang terdepan dalam mewujudkannya," tegas Maigus Nasir.
Program ini, lanjutnya, juga merupakan bagian dari Program Unggulan Wali Kota Padang, dengan visi menjadikan Padang sebagai Kota Pintar. Maigus menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama menuju Padang Juara, dan Sekolah Rakyat menjadi terobosan penting untuk mempercepat terwujudnya mimpi tersebut.
Kota Padang sendiri telah mengusulkan agar program ini dimulai pada tahun 2025, dengan lokasi awal di lingkungan BBPPKS Padang.
Tahap pertama akan dibuka untuk 100 siswa, lengkap dengan fasilitas belajar, asrama, hingga perlengkapan sekolah yang semuanya disediakan secara gratis.
"Kami sudah melihat langsung ruang belajar, kamar asrama, hingga fasilitas lainnya. Ini jadi sinyal kuat bahwa kita siap. Bahkan, untuk pengembangan ke depan, kita siapkan lahan lebih dari 10 hektar di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Ini akan jadi lokasi ideal untuk Sekolah Rakyat yang lebih besar di tahun 2026," jelas Maigus.
Namun, ia menegaskan pentingnya proses seleksi yang ketat dan akurat.
"Kami ingin memastikan hanya anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan kesempatan ini. Tidak boleh ada yang disalahgunakan. Data harus akurat, verifikasi harus ketat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBPPKS Regional 1 Sumatera, Nuryadi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana tersebut.
"Kami siap bersinergi dengan Pemko Padang dalam menjalankan Sekolah Rakyat ini. Ini langkah luar biasa dalam membangun keadilan sosial melalui pendidikan," ujarnya.
Hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani, serta jajaran BBPPKS Regional 1 Sumatera. (Hariz)
No comments:
Post a Comment