Progres Normalisasi Batang Kandis Sudah 65 Persen, Pembebasan Lahan Harus Dikebut

FS.Padang(SUMBAR)  - Progres kegiatan normalisasi Sungai Batang Kandis di Kecamatan Koto Tangah terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Juni 2025, progres fisik sudah mencapai angka 65 persen. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran dalam rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (24/6/2025). 

Meski progres pembangunan fisik sudah cukup baik, Fadly Amran menegaskan percepatan pembebasan lahan menjadi faktor krusial agar proyek ini tuntas sesuai target pada Desember 2025.

Dia menekankan agar persoalan teknis seperti lahan tidak menghambat manfaat besar proyek tersebut bagi masyarakat.

"Normalisasi Sungai Batang Kandis adalah kebutuhan mendesak warga Koto Tangah. Kita ingin ini selesai tanpa kendala administratif. Maka, pembebasan lahan harus segera dituntaskan," tegas Fadly.

Rapat strategis ini melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, ATR/BPN Kota Padang,serta sejumlah OPD terkait.

Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menyatakan optimisme bahwa proyek ini bisa rampung sesuai target jika seluruh pihak menjaga ritme kerja.

"Capaian fisik sudah 65 persen. Kendalanya saat ini di lahan. Kami berharap kolaborasi lintas sektor bisa mempercepat penyelesaiannya. Jangan sampai ada hambatan hukum atau administratif," ujar Naryo.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Padang, Rivaldi menjelaskan bahwa proses penilaian tanah sedang berlangsung terhadap sejumlah bidang yang terdampak pembangunan.

"Kita sudah umumkan 11 bidang tanah yang sudah dan sedang dilakukan penilaian KJOP. Pengumuman itu sudah disampaikan melalui kecamatan dan kelurahan, dan sedang diupayakan agar pemilik tanah segera mendapat informasinya. Semoga proses ini cepat rampung agar pengerjaan proyek bisa selesai sesuai target," jelas Rivaldi.

Proyek nasional ini menjadi harapan bagi ribuan warga di kawasan Koto Tangah yang selama ini menjadi langganan banjir akibat meluapnya Sungai Batang Kandis. Proyek ini juga menjadi bukti konkret bagaimana pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat bisa bergerak bersama untuk solusi jangka panjang.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, serta Camat Koto Tangah Fizlan Setiawan. (Hariz/Taufik)