Proyek Jalan Nasional Makan Korban, Kepala BPJN II Sumbar Perintahkan Satker Segera Ambil Langkah Konkret

FS.Padang(SUMBAR) - Seorang remaja berusia 15 tahun, Izatul Husna, mengalami patah tulang selangka setelah sepeda motor yang ditumpanginya terperosok ke dalam lubang galian proyek perbaikan jalan nasional Padang–Painan–Kambang.

Insiden itu terjadi pada Senin malam, 26 Mei 2025 lalu di ruas Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Saat kejadian, korban bersama dua temannya melintasi jalan yang sedang diperbaiki. Kondisi lokasi proyek sangat minim pengamanan, tidak terdapat penutup galian, pagar pelindung, pencahayaan, maupun rambu peringatan yang memadai.

Akibatnya, kendaraan mereka jatuh dan menyebabkan Izatul mengalami cedera serius berupa patah tulang selangka. Dua temannya hanya mengalami luka ringan.

Hingga hari ini, korban belum mendapat penanganan medis profesional karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Izatul hanya dirawat secara tradisional, sementara orang tuanya bekerja sebagai buruh harian dan tinggal menumpang di rumah kerabat.

Meski dalam kondisi sakit, Izatul tetap berusaha mengikuti ujian sekolah, menunjukkan tekad yang luar biasa di tengah kondisi sulit.

Menanggapi kejadian ini, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) II Sumatera Barat, Thabrani, secara tegas memerintahkan Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek untuk segera mengambil tindakan konkret.

"Kita sudah perintahkan satker dan PPK untuk memberikan perhatian," kata Thabrani melalui pesan WhatsApp.

Sebagai informasi, proyek perbaikan jalan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Padang–Painan–Kambang dengan nilai kontrak sebesar Rp5,7 miliar, berada di bawah pengawasan BPJN II Sumbar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara hukum, kecelakaan ini bukan perkara sepele. Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa kelalaian yang menyebabkan luka berat dapat dikenai pidana hingga lima tahun penjara. Sementara itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan penerapan standar keamanan dan rambu-rambu di area kerja proyek.

Pihak keluarga korban berharap pemerintah hadir secara nyata, baik dalam penanganan medis maupun dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

“Kami ingin anak kami bisa sembuh dan kedepan proyek jalan ini aman untuk orang lain,” ungkap Erna, ibu korban.(*)