Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Wisata dan Pelestarian di Punti Kayu

FS.Palembang(SUMSEL) - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyatakan pentingnya menjadikan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu sebagai model nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi yang selaras dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Hal itu disampaikan Rahmat saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke TWA Punti Kayu, Palembang, bersama rombongan Komisi IV DPR RI pada Jumat (18/7/2025).

“Punti Kayu tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga punya potensi besar sebagai destinasi wisata edukatif berbasis lingkungan. Kita ingin kawasan ini bisa jadi contoh nasional bagaimana konservasi dan ekonomi bisa berjalan beriringan,” katanya.

Rahmat menilai pengelolaan TWA Punti Kayu telah menunjukkan komitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan infrastruktur wisata ramah lingkungan.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke kawasan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau langsung kondisi lapangan dan mendengar paparan dari pihak pengelola terkait strategi konservasi dan pengembangan wisata. 

Rombongan menyusuri jalur hutan kota, mengamati jenis flora dan fauna endemik, serta mencermati pemanfaatan ruang untuk kebutuhan wisata alam.

“Keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan adalah kunci. Kalau hanya konservasi tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya, akan sulit bertahan. Sebaliknya, kalau hanya fokus pada wisata tanpa regulasi, fungsi ekologisnya bisa rusak,” ujarnya.

Rahmat menekankan pengelolaan kawasan seperti Punti Kayu tidak boleh hanya dibebankan pada satu pihak. 

Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan skema pengelolaan yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam diskusi bersama pengelola dan mitra konservasi, terungkap TWA Punti Kayu menghadapi tantangan dalam hal regenerasi pohon, kapasitas SDM, serta masih terbatasnya program edukasi untuk pengunjung. 

Rahmat menilai kondisi ini harus segera direspon dengan kebijakan yang berpihak pada konservasi jangka panjang.

“Penting bagi pemerintah untuk hadir melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup. Termasuk mendorong kolaborasi dengan akademisi dan komunitas agar kawasan ini bisa berkembang sebagai pusat pembelajaran lingkungan,” katanya.

Menurut Rahmat, TWA Punti Kayu memiliki peran strategis bukan hanya bagi masyarakat Palembang, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menjaga tutupan hutan kota. 

Dia mendorong adanya perencanaan jangka panjang yang memperjelas arah pengelolaan kawasan, terutama dalam memadukan fungsi ekologis, edukatif, dan ekonomi secara harmonis.

“Kita harap ada peta jalan (road map) yang konkret dan bisa dilaksanakan. Jangan sampai kawasan konservasi hanya jadi simbol, tapi tak punya kekuatan dalam pelestarian,” ucapnya.

Komisi IV DPR RI melalui kunjungan ini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, di antaranya dorongan peningkatan kualitas fasilitas publik, penambahan kegiatan edukatif berbasis lingkungan, serta peningkatan peran serta masyarakat sekitar dalam aktivitas konservasi.

Rahmat berharap hasil kunjungan ini tidak hanya menjadi dokumentasi formal, tetapi mampu menjadi dasar perbaikan nyata. 

“Kita ingin pemerintah pusat dan daerah betul-betul hadir. Ini bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang,” tutupnya.

Kunjungan kerja spesifik ini menjadi bagian dari agenda rutin Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. 

TWA Punti Kayu menjadi salah satu titik perhatian karena lokasinya yang berada di tengah kota besar, sekaligus menjadi habitat alami yang masih bertahan di tengah perkembangan urban.(*)