Hal itu disampaikannya saat meresmikan Program Penanaman Jagung Untuk Ketahanan Pangan Nasional di Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (24/7/2025).
Program ini melibatkan sejumlah pihak, Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Pemkab Padang Pariaman dengan Paten Mekar Tani serta Mekar Investma Teknologi.
Program penanaman jagung skala besar di Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Hari ini kita menyaksikan peluncuran gerakan konsolidasi yang sangat penting. Ada sinergi antara Kapolda, PT Paten Mekar Tani, dan pemerintah daerah Sumatera Barat untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi jagung," katanya.
Rahmat menilai kolaborasi ini mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
"Ada banyak lahan tidur milik masyarakat maupun pemerintah. Melalui program ini, kita berupaya menghidupkan kembali potensi tersebut menjadi sumber pangan yang produktif," jelasnya.
Rahmat mengapresiasi peran PT Paten Mekar Tani sebagai penyedia dukungan teknis dan logistik, termasuk modal, pupuk, infrastruktur, dan bibit unggul.
Menurutnya, pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan agar petani tak hanya dibebani produksi, tapi juga didukung secara menyeluruh.
"Sumatera Barat memiliki potensi lahan jagung sekitar 200 ribu hektare. Jika ini kita garap serius dan berkelanjutan, Sumbar bisa menjadi pionir dalam ketahanan pangan jagung di Indonesia," katanya.
“Kita berharap gerakan ini tidak hanya seremonial. Harus ada tindak lanjut nyata, monitoring, dan perbaikan terus-menerus,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan saat ini Sumbar masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jagung.
“Hanya 40 persen kebutuhan jagung yang mampu dipenuhi dari daerah sendiri, sisanya harus didatangkan dari luar atau bahkan impor,” jelasnya.
Untuk itu, Mahyeldi berharap agar program yang diluncurkan ini dapat menjadi titik balik bagi peningkatan produksi lokal.
“Kami punya banyak lahan tidur yang siap dikelola. PT Mekar Investma hadir untuk membantu pengolahan lahan, penyediaan bibit, pupuk, dan alat pertanian. Target kita, 1.000 hektare dapat mulai dikelola pada Agustus mendatang,” tuturnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, yang menyoroti pentingnya sinergi antara keamanan dan pembangunan.
“Kami tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga ikut berkontribusi dalam program swasembada pangan. Kami ingin program ini tidak hanya besar di rencana, tetapi nyata di lapangan,” katanya.
Kapolda menggarisbawahi prinsip 3U yang ditawarkan PT Paten, upgrade, up screen, dan uplist, yang menurutnya menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan hasil pertanian modern.
Ia memastikan bahwa institusi kepolisian akan memberikan dukungan penuh bagi kelancaran program ini.
Sementara itu, CEO PT Mekar Investma Teknologi Pandu Aditya Kristy mengatakan, ketahanan pangan tak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja.
“Ini butuh gotong royong. Pemerintah daerah, aparat negara, dunia usaha, investor, dan tentu saja petani harus duduk bersama. Kami bersyukur bisa menjadi bagian dari kolaborasi ini,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Direktur PT Paten Mekar Tani Ari Irpendi Putra. Dia menyebut Sumbar memiliki lahan luas dan belum tergarap maksimal.
“Lahan tidur ini punya potensi luar biasa. Kehadiran kami bertujuan membantu petani agar lahan tersebut menjadi produktif. Kami ingin petani dan partai tani menjadi mitra strategis,” katanya.
Selain itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Aziz, mengaku optimis langkah ini akan membawa perubahan nyata di daerahnya.
“Presiden kita punya cita-cita besar soal ketahanan pangan. Kami di Padang Pariaman siap menjadi bagian dari itu. Kami punya lahan luas dan semangat kerja sama. PT Mekar bisa membantu kami mengelola lahan, dan kami sambut baik tamu-tamu dari luar negeri yang ingin mendukung langkah ini,” ungkapnya.
Program penanaman jagung ini juga dirancang sebagai solusi jangka panjang terhadap krisis pangan global yang mengancam banyak negara.
Pemerintah daerah menyatakan siap memfasilitasi seluruh proses, termasuk pengawalan legalitas lahan, pendampingan petani, dan pemantauan hasil panen.(*)
No comments:
Post a Comment