Anak Dibawah Umur Sudah Dua Bulan Ditahan, Diduga Salah Terapkan Pasal

Keluarga korban saat memberi keterangan di kantor PWI Sumsel

FS.Palembang - Hukum di Indonesia khususnya wilayah hukum di Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang menjadi sorotan publik, dimana nasib VMR seorang anak dibawah umur yang saat ini sedang menjalani hukuman tahanan di Lapas Kelas II Banyuasin selama dua bulan lebih. 

Dimana berdasarkan keterangan Penasehat Hukum VMR, saat acara Jumpa Perss Jum'at (22/08/2025) di Kantor Kesekretariatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel bahwa setelah mendapatkan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dinilai produk hukum yang diterapkan bukanlah produk hukum dari perbuatan yang dilakukan VMR. Pasal yang diterapkan pada tahap penyidikan sudah terdapat  beberapa Pasal yang dibuatkan.

Dalam Berkas Perkara Nomor : BP/38/III/RES.1.24/2025 yang dibuat pada Tanggal 18/03/2025 dengan LP/B-180/V/2024/SPKT/Polres Banyuasin/Polda Sumsel, tanggal 15 Mei 2024 pasal yang diterapkan Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun yang menjadi membingungkan dalam berkas Resume VMR diberikan rumusan Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Ironisnya Pasal yang diterapkan dalam Resume penyidikan ternyata dalam Pasal 76D berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sedangkan Pasal 80 ayat(2) berbunyi " Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah".

Namun pada tanggal 03/06/2025 VMR diserahkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Penahanan Nomor:PRINT-1054/L.6.19/Eku.2/06/2025-Anak. 

Kemudian pada tanggal 04/06/2025 dikeluarkan surat penahanan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 04/06/2025 hingga tanggal 13/06/2025 dengan Penetapan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb. Kemudian didapatkan juga surat pada tanggal 04/06/2025 menetapkan tanggal persidangan pertama pada Selasa, 10/06/2025.

Persidangan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan, ternyata dalam Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-0Eku. 2/BA/06/2025-Anak bahwa "Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.  

Dan dalam Surat Tuntutan JPU tanggal 18/06/2025, VMR dituntut pidana penjara selama tiga tahun denda lima juta rupiah subsider anak melakukan pelatihan selama satu bulan di BLK dan membayar biaya perkara lima ribu rupiah. 

Sedangkan dalam sidang putusan menjatuhkan pidana terhadap anak pidana penjara selama dua tahun tiga bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang dan Pelatihan Kerja Selama tiga bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya dan membayar biaya perkara lima ribu rupiah. 

Menurut Epi Ibu Kandung dari VMR menjelaskan kronologis sebenarnya, dimana kejadian tersebut bermula pada tanggal 14/05/2024 dimana VMR dan MRS (korban) terjadi perdebatan di salah satu sosmed, MRS memberikan kata-kata yang kasar terhadap VMR sehingga MRS mengajak VMR bertemu dan disepakati pertemuan di wilayah seputaran rumah VMR. 

Selang lima belas menit berkomunikasi chat, MRS ternyata sudah berada dilokasi dan datang bersama teman-temannya sekitar lima orang. Merasa dirinya hanya sendirian, maka VMR yang sedang memperbaiki sepeda motornya kembali kerumah dan mengajak teman-temannya untuk menemaninya menemui MRS. 

Namun untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, VMR yang juga baru selesai memperbaiki kendaraannya membawa air aki yang digunakannya untuk membersihkan baut-baut kendaraannya. 

Sesampainya dilokasi kejadian, MRS langsung menantang VMR untuk membuka baju yang saat itu MRS sudah terlebih dulu membuka bajunya. Dan MRS memanggil VMR untuk kearah belakang tanah kosong tersebut namun VMR menolak karena merasa khawatir., kemudian MRS terus memanggil VMR dengan nada menantang. Pada saat saling mendekat ketika melihat MRS sudah dengan gelagat yang tidak baik, VMR untuk menjaga dirinya dengan memegang gayung yang berisikan air aki tersebut. 

Dan karena merasa makin terancam, VMR menyiramkan air tersebut kearah badan MRS. Sehingga mengakibatkan MRS mengalami luka. 

Dari peristiwa sebenarnya inilah menjadi ketidaksesuaian dalam penerapan produk hukum yang diterapkan mulai dari Penyidik, Penuntut Umum bahkan pengadilan. Dari itulah VMR melalui penasehat hukum nya Muhammad Ibrahim Adha, SH., M. H., ECIH melakukan upaya hukum Kasasi. Dan juga dengan bersurat ke Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan Agung, Komisi 3 DPR RI agar VMR mendapatkan keadilan yang sebenarnya. 

Karena jika pasal yang diterapkan salah, maka artinya dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi tidak jeli dalam menetapkan produk hukum kepada seseorang yang sedang dalam perkara hukum. (key)