Solsel Siap Berkalaborasi Dengan Pemprov Sumbar, Pemerintah Pusat, Menjamin Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Secara Merata

Wabup H. Yulian Efi disaksikan Gubenur Sumbar H. Mahyeldi menanda tangani kesempatan bersama dalam Peningkatan Akses Layanan Dasar dan Pengurangan Angka Kemiskinan Dasar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (5/8/2025)

FS.Solok Selatan(Sumbar) - Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menghadiri Rapat Koordinasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar.

Rakor ini membahas strategi percepatan pemenuhan SPM sesuai amanat Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya setiap daerah menyelaraskan program pembangunan dengan Asta Cita Presiden dan RPJMN 2025–2029, demi terciptanya pemerataan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menjadikan peningkatan akses layanan dasar dan pengurangan angka kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pembangunan tahun 2025. Komitmen ini tertuang dalam dokumen RKPD Solok Selatan 2025 yang menggarisbawahi pentingnya, antara lain :  Pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Penguatan layanan kesehatan dasar, termasuk penanganan stunting.

Selain itu ada juga Akselerasi infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik), dan Peningkatan kapasitas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang adaptif dan digital.

Melalui Rakor SPM ini, Wakil Bupati Yulian Efi menegaskan bahwa Solok Selatan siap memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara merata.

“Kami mendukung penuh arahan Gubernur dan siap menyelaraskan program daerah dengan SPM sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Solok Selatan,” ujar Wabup H. Yulian Efi.

Langkah konkret ini menunjukkan bahwa Solsel tidak hanya hadir dalam forum koordinasi, tapi juga berkomitmen dalam implementasi nyata di lapangan demi pelayanan publik yang lebih berkualitas. (Af)