Menteri Keuangan Purbaya Kejar Penunggak Pajak 60 Triliun.

 

Foto Menteri Keuangan Yang Baru 

Oleh: Warman

Langkah tepat Presiden Prabowo mencopot Menteri Keuangan Srimulyani, bukanlah tanpa perhitungan. Menteri keuangan dua periode di rezim Jokowi itu, harus menghentikan langkahnya memeras rakyat melalui penerapan pajak dengan standar ganda.

Betapa tidak, hampir langkah  Sri Mulyani, menaikkan pajak terhadap rakyat kecil dan UMKM. Sementara disisi lain, luput dari pandangannya bahwa seharusnya yang digeber itu adalah para konglomerat dan pengusaha Tionghoa yang memiliki kekayaan fantastis.

Kebijakan - kebijakan Srimulyani yang bergaya "Belanda" dan pro Cukong membuat rakyat geram. Tidak itu saja, uang masuk dari Bea Cukai pun semakin seret, dengan banyaknya barang impor yang lolos dari pajak dan banyaknya rokok tanpa cukai tembakau.

Kemudian bendahara negara itu pernah juga mengatakan persoalan gaji tenaga pendidik yang menjadi tantangan bagi keuangan negara. 

Pernyataan dirinya yang paling kontroversi adalah terkait, pembayaran pajak sama dengan menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk zakat dan wakaf dalam ajaran Agama Islam. 

Sri Mulyani menyebut, membayar pajak atau mengeluarkan harta untuk zakat dan wakaf berarti menjalankan prinsip keadilan. 

Rencana pemerintah menaikkan target pendapatan pajak di tengah ketidakpastian ekonomi juga menjadi sorotan. Padahal rencana pemerintah menaikkan target pendapatan pajak bisa berdampak pada masyarakat dan dunia usaha, terutama terkait dengan kenaikan tarif pajak. 

Warganet pun bersuara karena menilai kenaikan pajak ini membebani rakyat. Sedangkan di sisi lain, anggota DPR mendapatkan tunjangan besar yang pada akhirnya memicu gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.

Dan paling menjadi sorotan adalah, dia menaikan Tukin (Tunjangan KknwrjaPegawai Kemenkeu hingga 300%

Kenaikan tunjangan kinerja (tukin) hingga 300 persen terungkap setelah Sri Mulyani meluncurkan buku Authorized Biography, No Limits Reformasi dengan Hati, Jumat (20/9/2024). 

Ex. Orang kedua di Bank Dunia itu juga menyesuaikan take home pay para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 

Kenaikan tukin hingga tiga kali lipat itu tepatnya terjadi pada awal masa jabatan Sri Mulyani, yakni pada 2005.

Sri Mulyani secara resmi melepaskan posisinya pada Senin (8/9/2025), saat Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. 

Tax Amnesty Jilid I dan II

Kebijakan selanjutnya yang menimbulkan pro dan kontra adalah pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid I dan Tax Amnesty Jilid II.

Tax Amnesty Jilid I berlangsung pada 2016-2017 dan dibagi menjadi tiga periode: pengampunan pajak yang dimulai 28 Juni-30 September 2016; 

periode 1 Oktober-31 Desember 2016; dan 1 Januari-31 Maret 2017. Kebijakan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Sementara itu, Purbaya menilai terlalu banyak menggelar tax amnesty justru berpengaruh buruk karena masyarakat jadi terbiasa melanggar aturan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak program pengampunan pajak atau tax amnesty dilanjutkan ke jilid III. 

Kata dia, Terlalu banyak menggelar tax amnesty justru berpengaruh buruk. Ia khawatir masyarakat jadi terbiasa melanggar aturan pajak.

Kata Purbaya, jika tax itu dilakukan lagi, sama halnya memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-depan ada amnesti lagi.

Purbaya mengatakan Indonesia sudah dua kali menggelar tax amnesty. Ia turut mempertanyakan makna amnesti jika pengampunannya justru dilakukan berkali-kali.

Isu tax amnesty jilid III mencuat pertama kali di parlemen pada akhir 2024 lalu. Pemerintah dan DPR RI sepakat memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam daftar draf usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025.

Kemenkeu juga akan bekerja sama dengan penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, PPATK untuk mengejar wajib pajak yang non-compliance. Selain itu, juga ada kerja sama pertukaran data dengan kementerian/lembaga untuk menarik pajak.

Sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78%. Adapun, keseimbangan primer mencapai Rp 22 triliun hingga 31 Agustus 2025.

"ni indikasinya masih ada belanja pemerintah yang dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain anggaran yang kita buat waktu 2025.

"Dari sisi pendapatan, dia mengungkapkan realisasinya mencapai Rp 1.638,7 triliun atau 57,2% dari target. Ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.777,3 triliun,"(kata Purbaya)

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 1960,3 triliun atau 55,6% dari outlook per 31 Agustus 2025. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.930,7 triliun.

Kementerian Keuangan akan mengejar 200 penunggak pajak besar yang belum juga membayar utang pajak triliunan rupiah meski kalah di pengadilan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki daftar nama 200 penunggak pajak besar yang kasus sengketa pajaknya sudah inkracht di pengadilan. Mereka punya kewajiban pajak terutang Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.

"Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inckracht, kita mau kejar nilainya Rp 50 triliun-Rp 60 triliun. Dalam waktu dekat akan kita tagih, mereka tidak akan bisa lari," katanya, Senin (22/9/2025). (***)