Terkait Lahan Tarok City, Pendemo Meminta DPRD Membentuk Pansus.

Warga Tarok Kapalo Hilalang Lakukan Aksi Demonstrasi di Depan Kantor DPRD Padang Pariaman

FS. Padang Pariaman ---

Masyarakat Tarok Kapalo Hilalang, Kec. Kayu Tanam Padang Pariaman Sumatera Barat, lakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Padang Pariaman pada Kamis siang (11/09/2025).

Aksi masyarakat Kapalo Hilalang ini merupakan, lanjutan dari aksi sebelumnya di Kantor Bupati Padang Pariaman pada minggu lalu.

Dalam aksi demo di DPRD hari ini, pendemo melalui Koordinator Akmal mengatakan, mememinta bupati untuk mencabut kembali SK. Lahan yang diberikan pada TNI seluas 55 H. untuk pembangunan Batalyon Kesehatan.

Termasuk mencabut SK. penyerahan Lahan yang diberikan pada UNP.

"Perlu diketahui, SK. Lahan untuk pembangunan batalyon itu sudah ada sebelumnya. Yang diserahkan Oleh Bupati Muslim Kasim pada tahun 2007,"ungkap Akmal.

Namun kata dia, tidak ada juga pembangunan di lahan Tarok City yang luasnya 600 Hektar lebih tersebut.

"Dalam perjanjian pada masa Muslim Kasim itu. Sudah tertuang disana, bahwa dalam dua tahun jika tidak dibangun atau di gunakan maka akan kembali ke masyarakat sebagai tanah ulayat,"tutur Akmal.

Pendemo juga meminta saat itu juga kepada DPRD untuk menghadirkan bupati, kehadapan mereka.

Kemudian mencabut SK. Penyerahan lahan untuk pembangunan batalyon TNI. Sekaligus membentuk Pansus. (Panitia Khusus) terkait lahan tarok city ini.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi hingga pukul 16:00 sore. Warga Tarok akan menutup akses air PDAM yang di Lubuk Bonta, pada pukul 19:00.

Pada kesempatan itu Walikorong Tarok City Oki, mengatakan bahwa Muslim Kasim lah yang punya kerja, mengalihkan tanah ulayat Kapalo Hilalang menjadi milik Negara. Yang bekerjasama dengan BPN Pusat. 

"Jika tuntutan tidak dipenuhi, hari Senin atau Selasa depan kita akan kembali menggelar aksi serupa , dengan masa yang lebih banyak,"tutup Oki

Menjawab tuntutan pendemo Ketua DPRD Padang Pariaman Afrinaldi mengatakan, menampung seluruh tuntutan warga Kapalo Hilalang.

"Kita bicarakan dulu masalah ini dengan pihak Bupati Padang Pariaman. Bermusyawarah lebih kita kedepankan, apalagi di Padang Pariaman ini. "Indak Ado Ada Kusuik Nan Indak Salasai,"ujar Afrinaldi.

Lanjut dia, Pansus. Itu diperlukan dalam kondisi mendesak, ketika Kepala Daerah atau Bupati tidak bisa bertanggung jawab atau lari dari masalah.

"Yang jelas kita dari masyarakat, bekerja untuk masyarakat. Soal permasalahan terkait lahan tarok city akan kita tuntaskan, hingga tuntutan rakyat terpenuhi,"pungkas Afrinaldi. (wrm)