Pemprov Sumbar Gelar Rakor BUMDesma Bersama Gubernur

                                   22 Oktober 2025

FS.Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) se-Sumatera Barat pada Rabu, 22 Oktober 2025, bertempat di Auditorium Gubernuran, Padang.

Kegiatan yang diikuti sekitar 120 peserta perwakilan BUMDesma dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar itu mengusung tema“Evaluasi Kinerja, Strategi Pengembangan Usaha, dan Penguatan BUMDesma untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Yozarwardi Usama Putra, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumbar, serta pejabat teknis terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pendirian BUMDes dan BUMDesma memiliki tujuan strategis sebagai penggerak ekonomi lokal serta pencipta lapangan kerja di tingkat nagari atau desa.

Ia menilai, potensi ekonomi nagari di Sumatera Barat sangat besar namun belum tergarap secara optimal. “Masih banyak BUMDesma yang menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, pengelolaan keuangan, kelembagaan, hingga belum tepat dalam memilih jenis usaha dan mengembangkan pemasaran produk,” ujarnya.

Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan profesionalitas tata kelola BUMDesma, agar pengelolaan dana pemberdayaan menjadi lebih akuntabel dan berdaya guna. Menurutnya, rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar BUMDesma di Sumatera Barat.

“BUMDesma tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama dan sinergi baik dengan pemerintah, antar BUMDesma, maupun dengan dunia usaha agar terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” kata Mahyeldi.

Lebih lanjut, Gubernur juga mendorong BUMDesma untuk berperan aktif dalam rantai pasok program MBG (Millennium Business Growth) pemerintah pusat serta menjalin kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM lokal.

“Dengan bermitra, keuntungan ekonomi akan kembali ke masyarakat desa. Jika desa maju dan mandiri, maka daerah pun akan maju, dan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, memaparkan perkembangan positif dalam pengelolaan BUMDes dan BUMNag di Sumatera Barat.

Ia menyebutkan, jumlah BUMDes/BUMNag pada tahun 2024 tercatat sebanyak 713 unit, dan per September 2025 meningkat menjadi 828 unit.

“Selain bertambah dari sisi jumlah, BUMDes/BUMNag juga mengalami peningkatan klasifikasi. Pada tahun 2024, BUMDes/BUMNag dengan status berkembang berjumlah 120 unit, meningkat menjadi 166 unit di tahun 2025. Sementara yang berstatus maju naik dari 53 menjadi 84 unit,” ujar Yozarwardi.

Menurutnya, peningkatan ini tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas PMD Sumbar bersama dinas teknis kabupaten/kota serta dukungan berbagai pihak yang berkomitmen mendorong penguatan ekonomi berbasis nagari.

Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Desa

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap BUMDesma mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas manajerial, serta memperluas akses pasar dan pendanaan.

Dengan demikian, BUMDesma diharapkan menjadi pilar penting dalam kemandirian ekonomi nagari dan mampu berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(Adpsb)