 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Menyerahkan UU Pengesahan APBN 2026 |
FS. Nasional ----
Tidak Tangung-tanggung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Mengalokasikan 10% Lebih dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2026, Untuk Program Makan Bergizi Gratis ( MBG).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota dewan atas disetujuinya RAPBN menjadi undang-undang.
Purbaya menerangkan APBN 2026 dirancang pertama kali di pemerintah Presiden Prabowo Subianto di mana mengimplementasikan visi dan misi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi hijau menuju Indonesia yang tangguh.
Purbaya menyebut APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, sektor riil bergerak serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat akselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan.
Anggaran 8 Agenda Prioritas di APBN 2026:
Lebih lanjut, Purbaya menyebut APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas. Di dalamnya ada agenda pendidikan bermutu dengan menyoroti 6 program, termasuk tentang kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik.
Adapun rincian anggaran 8 Agenda Prioritas di APBN 2026, yaitu:
1. Ketahanan Pangan
Total anggaran: Rp 164,7 triliun
Program terkait:
- Swasembada pangan
- Stabilisasi harga pangan
- Kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Ketahanan Energi
Total anggaran: Rp 402,4 triliun
Program terkait:
- Peningkatan lifting minyak dan gas (migas)
- Percepatan transisi energi
- Stabilisasi harga.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Total anggaran: Rp 335 triliun
Program terkait:
- Kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita
- Memberdayakan UMKM atau ekonomi lokal.
4. Pendidikan Bermutu
Total anggaran: Rp 769,1 triliun
Program terkait:
- Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Unggul Garuda
- Beasiswa
- Kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PAUD, dan Perguruan Tinggi.
5. Kesehatan Berkualitas
Total anggaran: Rp 244 triliun
Program terkait:
- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Revitalisasi rumah sakit.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
Total anggaran: Tidak disampaikan
Program terkait:
- Hadirnya 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.
7. Pertahanan Semesta
Total anggaran: Tidak disampaikan
Program terkait:
- Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata)
- Memberdayakan industri strategis nasional
- Kesejahteraan prajurit.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan
Total anggaran: Tidak disampaikan
Program terkait:
- Danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi
- Perkuat investasi produktif dan rantai pasok global.
Selain 8 program prioritas yang dimaksud, Purbaya menyampaikan APBN juga mendanai terkait perlindungan sosial. Tujuannya untuk menopang pelaksanaan berbagai program prioritas yang ada.
"Perlindungan sosial terus diperkuat sebagai pondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan," ungkap Purbaya.
Anggaran perlindungan sosial disampaikan sebesar Rp 508,2 triliun.
APBN 2026 dirancang ekspansif dengan Pendapatan Negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun dan Belanja Negara Rp3.842,7 triliun, menghasilkan defisit Rp689,1 triliun (2,68% PDB) (*)
