 |
| Hardi Putra Wirman (Pengamat Politik) |
FS.Padang - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Hardi Putra Wirman, menilai fenomena perpindahan afiliasi politik yang melibatkan pejabat publik beserta keluarga intinya semakin menunjukkan lemahnya konsistensi dalam praktik politik elektoral di Indonesia.
Menurut Hardi, kasus Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 31 Januari 2026, sementara istrinya Lisda Hendrajoni tetap mempertahankan posisinya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, menjadi contoh nyata bagaimana pertimbangan strategis jangka pendek kini lebih mendominasi dibandingkan kesinambungan sikap politik.
Fenomena seperti ini, lanjut Hardi memperlihatkan bahwa pilihan politik kerap didasarkan pada kalkulasi praktis dan kebutuhan posisi, bukan pada kesinambungan sikap atau garis perjuangan yang jelas.
"Praktik ‘satu rumah dua pilihan politik’ kini bukan lagi sesuatu yang luar biasa, melainkan telah menjadi pola yang semakin sering muncul dalam kehidupan politik kita,” ujar Hardi Putra Wirman saat dihubungi awak media, Sabtu (8/2/2026).
Hardi menambahkan, beredarnya surat terbuka dari Aliansi Masyarakat Peduli Pessel di berbagai platform media sosial belakangan ini turut menggarisbawahi keresahan publik terhadap praktik “satu atap dua bendera” semacam ini.
Surat tersebut menilai fenomena tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap loyalitas dan komitmen kader politik.
“Ketika kepala daerah dan anggota keluarga inti berada di jalur partai yang berbeda, hal itu bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih luas di mana fleksibilitas afiliasi politik dianggap lumrah,” tambahnya.
Ia menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat konsistensi dan kesinambungan sikap politik di kalangan elite politik maupun partai-partai politik.
Menurut Hardi, tanpa penguatan tersebut, pola politik yang berorientasi pada kebutuhan situasional dan kalkulasi jangka pendek berpotensi terus berlangsung, termasuk di wilayah Sumatera Barat yang dikenal kental dengan nilai-nilai adat dan integritas.
Kasus ini sendiri telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Pesisir Selatan dan Sumatera Barat, terutama setelah surat terbuka tersebut viral di media sosial sejak awal Februari 2026. Bahkan muncul tuntutan agar Lisda Hendrajoni mundur saja dari Partai Nasdem.
