 |
| Foto Penulis |
Oleh: Warman
Di negeri yang lahir dari rahim perlawanan terhadap kolonialisme, ironi terbesar justru muncul ketika watak penjajahan tumbuh subur di tubuh partai politik sendiri.
Parpol. (Partai Politik) yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat, berubah menjadi benteng oligarki. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi ruh kedaulatan rakyat kian mengering.
Watak penjajah dalam parpol bukan tentang bendera asing, melainkan mentalitas kuasa:
menguasai sumber daya publik, membagi jabatan sebagai upeti politik, dan menjadikan rakyat sekadar angka elektoral lima tahunan.
Politik sebagai Ladang Eksploitasi Konstitusi. Padahal Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Namun dalam praktik, banyak keputusan strategis justru ditentukan oleh elite partai dalam ruang-ruang tertutup. Kandidasi ditentukan bukan oleh kapasitas, tetapi kedekatan.
Kebijakan dirancang bukan untuk kebutuhan publik, tetapi untuk menjaga jaringan Kekuasaan.
Parpol yang berwatak penjajah memiliki ciri-ciri jelas:
1.Sentralistik dan feodal – Ketua umum menjadi poros absolut, kader hanya alat.
Transaksional – Dukungan politik dipertukarkan dengan proyek dan jabatan.
2..Minim kaderisasi ideologis – Partai kehilangan visi, berganti menjadi kendaraan pragmatis.
3..Anti-kritik internal – Perbedaan pandangan dianggap pembangkangan.
Demokrasi yang Terkooptasi
Reformasi 1998 membuka keran multipartai.
Namun tanpa reformasi internal partai, demokrasi mudah terkooptasi. Partai menjadi “negara dalam negara” yang mengendalikan pencalonan kepala daerah, anggota legislatif, hingga arah kebijakan nasional.
Fenomena ini melahirkan paradoks: rakyat memilih, tetapi pilihan sudah disaring elite. Seolah-olah suara rakyat merdeka, padahal jalur kompetisinya sudah dipagari kepentingan segelintir orang.
Jalan Keluar:
Reformasi Parpol. Jika kolonialisme dulu dilawan dengan kesadaran nasional, maka kolonialisme gaya baru di tubuh partai harus dilawan dengan transparansi dan demokratisasi internal:
Rekrutmen terbuka dan meritokratis Audit keuangan partai yang transparan Pembatasan masa jabatan elite Pendidikan politik berbasis ideologi.
bukan sekadar elektabilitas
Tanpa itu, partai politik hanya akan menjadi mesin kekuasaan yang memanen suara rakyat untuk kepentingan segelintir elite.
Bangsa ini pernah mengusir penjajah dari tanah airnya. Pertanyaannya hari ini: mampukah kita mengusir watak penjajah dari dalam sistem politik kita sendiri? (*)
