 |
| Foto Penulis |
Oleh: Warman
Kasus ribuan korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi alarm nasional.
Ini bukan insiden kecil, bukan pula kesalahan sepele dapur umum.
Ketika program negara menimbulkan korban massal, terutama anak-anak. Maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi kebijakan, melainkan nyawa manusia dan tanggung jawab negara.
Namun hingga hari ini, publik dihadapkan pada kejanggalan besar: mengapa tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan?
Negara Hadir Saat Seremoni, Absen Saat Tanggung Jawab MBG adalah program strategis nasional, dibiayai APBN, digadang-gadang sebagai solusi gizi generasi masa depan.
Tapi ketika dampaknya berubah menjadi bencana kesehatan, negara justru tampak gagap. Penyelidikan berjalan lambat, pernyataan pejabat saling menutup, dan tanggung jawab seolah menguap di antara birokrasi.
Dalam hukum pidana, jumlah korban yang masif seharusnya mempercepat, bukan menghambat, penetapan tersangka. Ada rantai produksi, distribusi, pengawasan, hingga pelaksanaan.
Mustahil tidak ada kelalaian. Mustahil tidak ada pihak yang lalai, ceroboh, atau sengaja mengabaikan standar keselamatan pangan. Kelalaian yang Dibiarkan adalah Kejahatan.
Keracunan Massal MBG, Bukan Hanya Kesalahan Administratif:
Keracunan masal berulang-ulang akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi ribuan siswa bukan hanya kesalahan pengelolaan ataupun tekhnis penyiapan makan.
Kemudian jika keracunan terjadi karena:
bahan pangan tidak layak,
dapur tanpa standar higienitas,
pengawasan fiktif, atau penunjukan penyedia berbasis kedekatan politik,
maka ini bukan sekadar kesalahan administratif.
Ini adalah kelalaian sistemik yang berdampak pidana. Ketika ribuan anak sakit dan negara memilih menyebutnya “evaluasi”, publik patut curiga:
Apakah hukum sedang ditegakkan, atau sedang menunggu badai reda?
Bau Konflik Kepentingan
MBG bukan program kecil. Anggarannya besar, penyedianya banyak, dan potensinya sarat kepentingan.
Di titik inilah muncul pertanyaan sensitif namun sah secara demokratis:
apakah ketiadaan tersangka disebabkan oleh kuatnya relasi kekuasaan di balik program ini?
Jika hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, maka kasus MBG berpotensi menjadi preseden buruk: negara bisa melukai rakyat, lalu berlindung di balik kebijakan.
Korban Bukan Angka Statistik
Ribuan korban bukan data Excel. Mereka adalah anak sekolah mereka punya orang tua, yang memiliki keluarga.
Negara tidak boleh menganggap keracunan massal sebagai “risiko program”. Tidak ada kebijakan publik yang membenarkan korban massal tanpa pertanggungjawaban hukum.
Penutup: Diam Adalah Keberpihakan
Ketiadaan tersangka dalam kasus sebesar ini bukan netralitas. Ia adalah sikap politik. Dan setiap hari tanpa adanya kejelasan hukum, maka ini adalah pesan berbahaya. "Keselamatan Rakyat Bisa Dikompromikan Demi Citra Program".
Jika negara serius melindungi warganya, maka pertanyaannya sederhana.
Siapa yang harus bertanggung jawab dan mengapa hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka?! (*)
