 |
| Andri Falchan |
Oleh: Andri Falchan
Di era digital, kepanikan tidak selalu bermula dari sebuah peristiwa. Terkadang, kepanikan justru lahir dari sesuatu yang tidak pernah terjadi, tetapi dipercaya seolah-olah merupakan kenyataan. Sebuah gambar, potongan informasi, atau dokumen yang tampak resmi dapat menyebar dalam hitungan menit, membentuk persepsi, bahkan mendorong masyarakat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri.
Fenomena itu terlihat dalam peredaran hoaks tentang rencana pemadaman internet nasional selama tiga hari, pada 25–27 September 2026. Informasi tersebut beredar melalui media sosial dengan mencatut nama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dokumen yang beredar mengklaim bahwa pemerintah akan mematikan layanan internet nasional akibat gangguan besar pada sistem satelit komunikasi.
Narasi itu tidak berhenti pada pengumuman pemadaman. Masyarakat juga diarahkan untuk mencetak dokumen penting, menyiapkan uang tunai, menghindari transaksi digital, dan menyebarkan informasi tersebut kepada keluarga maupun kerabat. Dengan kata lain, hoaks itu tidak sekadar menyampaikan kabar bohong, tetapi juga mendorong tindakan nyata berdasarkan informasi yang tidak benar.
Kementerian Komunikasi dan Digital membantah adanya kebijakan pemadaman internet nasional sesuai tanggal yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), melalui pemeriksaan fakta yang dipublikasikan di TurnBackHoax, juga menyatakan klaim tersebut salah.
Kasus ini memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam komunikasi digital: informasi palsu dapat memperoleh kepercayaan bukan karena kebenarannya, melainkan karena kemampuannya menyerupai kebenaran.
Ketika Kebohongan Tampil seperti Dokumen Resmi
Mengapa informasi semacam ini mudah memancing perhatian? Salah satu jawabannya terletak pada cara pesan dikemas. Dokumen yang menggunakan nama lembaga pemerintah, nomor surat, identitas institusi, serta tanda tangan pejabat memiliki kesan formal dan berwibawa.
Bagi sebagian orang, tampilan tersebut sudah cukup untuk membangun keyakinan bahwa informasi di dalamnya dapat dipercaya. Padahal, tampilan yang meyakinkan tidak otomatis membuktikan keaslian sebuah dokumen.
Dalam kajian komunikasi digital, kita perlu membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Misinformasi merujuk pada informasi keliru yang disebarkan tanpa kesadaran bahwa informasi tersebut salah. Sementara itu, disinformasi berkaitan dengan informasi palsu yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan.
Dokumen palsu yang menyerupai surat resmi pemerintah mengindikasikan pola disinformasi. Namun, niat pembuat dan penyebarnya tetap perlu dibuktikan. Seseorang yang meneruskan dokumen itu karena panik atau mengira informasinya benar belum tentu memiliki niat yang sama dengan pihak yang membuatnya.
Pembedaan ini penting agar kita tidak serta-merta menuduh setiap orang yang membagikan informasi keliru sebagai pelaku yang sengaja menyebarkan kebohongan. Persoalan komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan isi pesan, tetapi juga sumber, tujuan, konteks, dan cara pesan diterima serta disebarluaskan.
Dari Layar Ponsel Menuju Kepanikan Sosial
Kita mungkin menganggap kabar bohong di media sosial sebagai persoalan sepele. Bukankah masyarakat cukup mengabaikannya jika mengetahui bahwa informasi itu tidak benar? Kenyataannya, dampak hoaks tidak selalu berhenti pada layar ponsel.
Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakannya untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, berbelanja, hingga melakukan transaksi keuangan. Karena itu, kabar mengenai pemadaman internet dalam skala nasional dapat memicu kecemasan, terutama jika disertai instruksi yang mendorong masyarakat segera bertindak.
Bayangkan jika informasi semacam itu dipercaya secara luas. Sebagian orang mungkin bergegas menarik uang tunai, menunda transaksi digital, atau mengubah rencana aktivitasnya. Jika dilakukan secara serentak akibat kepanikan, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini merupakan risiko yang perlu diantisipasi, bukan berarti dampak tersebut telah terbukti terjadi dalam kasus ini.
Ancaman lainnya adalah terkikisnya kepercayaan publik. Pencatutan nama lembaga negara membuat masyarakat kesulitan membedakan dokumen asli dan palsu. Ketika kebohongan terbongkar, bukan tidak mungkin sebagian orang menjadi semakin skeptis terhadap informasi resmi. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat menyulitkan pemerintah ketika harus menyampaikan informasi penting kepada masyarakat.
Di sinilah letak bahaya hoaks yang sesungguhnya. Ia bukan hanya menyebarkan informasi yang salah, melainkan juga berpotensi merusak fondasi kepercayaan yang dibutuhkan dalam kehidupan bersama.
Menahan Diri Bagian dari Etika Digital
Hoaks pemadaman internet seharusnya menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis diikuti kedewasaan dalam berkomunikasi. Kita mungkin semakin cepat mengakses informasi, tetapi kecepatan itu tidak selalu membuat kita semakin cermat dalam menilai kebenaran.
Literasi digital karena itu tidak boleh berhenti pada kemampuan menggunakan aplikasi, membuat konten, atau mengakses internet. Literasi digital juga mencakup kemampuan mengevaluasi sumber, memahami konteks, mengenali potensi manipulasi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyebarkan informasi.
Pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang transparan dan responsif. Platform digital harus memperkuat upaya penanganan informasi menyesatkan. Media massa perlu terus menjalankan fungsi verifikasi. Sementara itu, masyarakat harus mengambil bagian dengan tidak menjadikan dirinya mata rantai penyebaran kabar bohong.
Pada akhirnya, kualitas ruang digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau ketatnya regulasi, tetapi juga oleh etika orang-orang yang menggunakannya.
Kita mungkin tidak mampu mencegah seseorang membuat kebohongan. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk tidak ikut menyebarkannya. Dalam situasi ketika satu kali klik dapat memperluas kepanikan, menahan diri sebelum menekan tombol bagikan bukanlah tindakan sepele. Itulah bentuk tanggung jawab komunikasi yang sederhana, tetapi menentukan. (*)
