Bupati Pessel Apresiasi Bagian PBJ Karena Sukses Terapkan e-Katalog

FS.Pesisir Selatan(SUMBAR) - Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Rusma Yul Anwar, menyampaikan apresiasi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Rusma Yul Anwar karena penerapkan sistem e-katalog yang dilakukan Bagian PBJ yang dimulai sejak awal tahun tahun 2023 di Pemkab Pessel dapat berjalan dengan sukses dan sesuai harapan.

"Sebagai kepala daerah saya mengapresiasi pelaksanaan sistem e-katalog ini telaksana dengan baik. Sebab saya memang memberi perhatian khusus terhadap e-purchasing atau e-katalog ini, dan semuanya, alhamdulillah berjalan sesuai dengan target kita," ujarnya Senin (11/12).

Kedepan pihaknya bakal melakukan inovasi terkait dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem e-katalog atau e-purchasing itu supaya mampu menampung seluruh produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi (UMKK) yang ada.

Rusma mengatakan bahwa terlaksananya aturan dan norma pengadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pengawasan.

"Hal itu jelas karena PBJ yang baik mensyaratkan auditor untuk mengaudit seluruh siklus tahapan pengadaan," ingatnya.

Selanjutnya dia juga berpesan agar pelaksanaan tender PBJ terus dimaksimalkan sehingga memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Secara terpisah Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pessel, Damel Van Wanda, ketika ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa melalui sistem e-katalog itu, telah terjadi transaksi sebesar Rp 98,81 miliar sejak awal Januari lalu.

Sebagaimana diketahui, e-purchasing atau tata cara penyediaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-katalog dikembangkan daerah itu melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Dimana, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri mampu melakukan monitoring dan mengevaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan UMKK oleh pemerintah daerah.(**)